JURNALIS.CO.ID – Untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia, Kamis (8/5/2025).
Rapat ini membahas berbagai hambatan yang mempengaruhi lambatnya realisasi APBD, khususnya pada sisi belanja.
Mendagri menyoroti persoalan utama dalam percepatan realisasi belanja, yakni lambatnya proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda.
Ia menyebut keraguan terhadap sistem e-katalog dan keterlambatan proses lelang sebagai penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran.
“Belanja pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah masing-masing,” tegasnya.
Menurut data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025, realisasi belanja APBD mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen.
Angka ini sedikit meningkat secara nominal dibanding tahun lalu (Rp212,46 triliun), namun menurun dalam hal persentase terhadap target, yang tahun lalu mencapai 16,32 persen.
Tito menegaskan, rendahnya realisasi belanja akan berdampak pada sektor swasta karena kurangnya peredaran uang di masyarakat.
“Jika belanja pemerintah stagnan, maka sektor swasta pun tidak akan bergerak karena tidak ada stimulus,” katanya.
Dari sisi pendapatan, APBD 2025 tercatat telah terealisasi sebesar Rp292,75 triliun atau 21,88 persen. Meski naik secara nominal dibanding periode yang sama tahun lalu (Rp284,01 triliun), persentase realisasinya justru menurun dari 22,89 persen pada 2024.
Mendagri mengingatkan pentingnya realisasi pendapatan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, penyediaan makanan bergizi, dan realisasi janji-janji politik saat pilkada.
“Tanpa pendapatan yang memadai, berbagai program tidak akan bisa berjalan karena tidak tersedia dananya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar daerah tidak hanya fokus menumpuk kas, tetapi segera merealisasikan anggaran yang tersedia.
Namun, ia mengingatkan agar belanja tidak melebihi pendapatan secara signifikan, karena defisit hanya bisa ditutupi melalui pinjaman atau memanfaatkan SiLPA dari tahun sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Keduanya diminta menjelaskan isu-isu pengadaan dan tren ekonomi nasional serta daerah agar kepala daerah memiliki gambaran yang menyeluruh dalam menyusun kebijakan.
Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat eselon I Kemendagri juga hadir dalam rapat ini.
Seluruh gubernur, bupati, wali kota beserta jajarannya ikut serta dalam rapat virtual ini yang bertujuan meningkatkan sinergi dalam mendorong realisasi APBD yang lebih efektif dan tepat sasaran.[rdh]
Discussion about this post