JURNALIS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) agar memperkuat kerja sama di bidang penelitian serta mengembangkan program-program kreatif dan inovatif guna meningkatkan kemandirian pendapatan institusi pendidikan tinggi.
Dorongan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025).
“Perguruan tinggi sebagai center of excellence harus mampu memunculkan gagasan dan inovasi yang memberikan kontribusi nyata, terutama dalam mendukung pengembangan daerah melalui penelitian dan ide-ide kreatif,” ujar Tito.
Ia menambahkan, kolaborasi antara PTN-BH dan pemerintah daerah (Pemda) sangat penting, mengingat Pemda membutuhkan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang efektif.
Selain itu, riset yang aplikatif juga dapat melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan lokal, seperti pertanian di lahan kering, pengelolaan sumber daya laut, hingga strategi pembangunan daerah berbasis potensi setempat.
“Yang dibutuhkan adalah pemikiran-pemikiran kreatif dari dunia akademisi yang sesuai konteks daerah,” jelasnya.
Tito juga menekankan peran strategis Majelis Wali Amanat (MWA) dalam mendorong pimpinan universitas agar aktif menciptakan terobosan baru yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan institusi, seperti pelatihan, program pemberdayaan masyarakat, atau kerja sama berbasis riset dengan dunia usaha dan pemerintah.
“Inisiatif semacam ini bisa memberi manfaat ganda, baik bagi dunia akademik maupun sektor publik dan swasta yang membutuhkan landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan,” ungkap Mendagri.
Dalam sambutannya, Mendagri mengutip pemikiran sosiolog Joseph Stycos, bahwa teori tanpa kebijakan hanyalah menjadi wacana, sementara kebijakan tanpa riset ibarat perjudian.
Menurutnya, kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian ilmiah akan lebih kuat dan berkelanjutan.
“Skenario terbaik adalah merumuskan kebijakan yang berbasis pada temuan ilmiah. Ini memberikan manfaat timbal balik, baik bagi akademisi maupun pembuat kebijakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Mendagri juga memaparkan lima peran penting Pemda dalam mendukung PTN-BH:
1. Memberikan dana hibah,
2. Membantu pembangunan infrastruktur kampus dan sekitarnya,
3. Menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK,
4. Meningkatkan kapasitas aparatur daerah melalui pendidikan di PTN-BH,
5. Menjalin kerja sama riset dan program-program inovatif.
Dengan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah, Tito berharap PTN-BH dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.[rdh]
Discussion about this post