JURNALIS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, usai mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar secara virtual pada Rabu (21/5/2025).
Dalam rapat tersebut dibahas evaluasi terkait Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), sebuah sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Evaluasi dari KPK menjadi bahan penting bagi Pemkab Kubu Raya untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Yusran Anizam setelah kegiatan berlangsung.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam rakor tersebut dipaparkan beberapa zona rawan korupsi yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Evaluasi ini juga mencakup indikator-indikator yang masih lemah, termasuk di Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya.
Yusran menambahkan bahwa Bupati Kubu Raya telah memberikan arahan untuk melakukan perbaikan menyeluruh di berbagai sektor, sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
“Pak Bupati sudah mengarahkan untuk melakukan pembenahan di sektor-sektor yang menjadi fokus evaluasi. Kita akan lebih menertibkan dan meningkatkan kinerja, termasuk melalui konsolidasi dan sosialisasi ke seluruh jajaran internal dan pihak eksternal,” tambahnya. [sul]
Discussion about this post