Pemprov Kalbar Siap Bersinergi dengan Jerman melalui Green Climate Fund untuk Tekan Emisi

Pertemuan antara Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan perwakilan Kedutaan Besar Jerman, membahas upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan. Kamis, 19 Juni 2025, di ruang kerja Gubernur Kalbar.

JURNALIS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk memperkuat aksi lingkungan melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Jerman.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan perwakilan Kedutaan Besar Jerman yang berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025, di ruang kerja Gubernur Kalbar.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas dukungan dana hibah sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan melalui skema pendanaan Green Climate Fund (GCF).

Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kalimantan Barat.

Green Climate Fund sendiri merupakan mekanisme pembiayaan internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu negara-negara berkembang dalam menanggulangi perubahan iklim, baik melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca (mitigasi) maupun peningkatan ketahanan terhadap dampaknya (adaptasi).

Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah prioritas dalam implementasi GCF di Indonesia, berkat luasnya kawasan hutan tropis yang dimiliki serta peran strategisnya dalam menyerap karbon.

Rencana pelaksanaan awal kerja sama ini ditargetkan mulai pada Agustus 2025. Dukungan dari GCF mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kelembagaan dan perbaikan kebijakan daerah, hingga peningkatan kapasitas teknis serta manajerial dalam pengelolaan isu-isu perubahan iklim.

“Kalimantan Barat memiliki komitmen kuat terhadap isu lingkungan dan penurunan emisi. Kami harap kerja sama ini dapat memperkuat peran Kalbar dalam kontribusinya terhadap program perubahan iklim di tingkat nasional dan global,” tegas Gubernur Norsan.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan komitmen nasional Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Fokus intervensi program meliputi sektor kehutanan, penggunaan lahan, pertanian, pengelolaan sampah, serta pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.

Kalimantan Barat, dengan kekayaan biodiversitas dan potensi hutan tropisnya, diharapkan dapat menjadi percontohan sukses aksi iklim berbasis masyarakat.[den]