JURNALIS.CO.ID – Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan angka pengangguran dengan memperkuat pelatihan tenaga kerja dan membuka lebar peluang investasi.
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perkembangan Ketenagakerjaan Triwulan II yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Ruang Pontive Center, Kamis (19/6/2025).
Rakor tersebut turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi dari Universitas Tanjungpura.
Dalam pertemuan itu, Edi memaparkan capaian positif dalam bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak menurun dari 8,92 persen pada 2023 menjadi 8,29 persen di tahun 2024.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun kita tetap perlu menyamakan persepsi mengenai definisi pengangguran terbuka, termasuk kategori usia kerja dan status pendidikan,” ujarnya usai rapat.
Dari penjelasan BPS Kota Pontianak, diketahui bahwa survei ketenagakerjaan menggunakan usia kerja 15 tahun ke atas, dengan pengecualian bagi pelajar dan mahasiswa yang belum masuk pasar kerja aktif.
Edi juga menyoroti sekitar lima ribu lulusan baru Universitas Tanjungpura setiap tahun, yang menjadi bagian penting dalam angkatan kerja potensial.
Wali Kota meminta agar data ketenagakerjaan, khususnya dari sektor informal seperti tukang dan juru parkir, bisa dikaji lebih rinci untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menyediakan pelatihan keterampilan.
“Peran Dinas Ketenagakerjaan sangat penting untuk menyiapkan pelatihan keterampilan bagi pemuda, seperti pelatihan servis AC, barber shop, menjahit, serta pelatihan-pelatihan lain yang dilengkapi dengan sertifikasi. Dengan begitu, tenaga kerja kita siap bersaing di dunia kerja, termasuk untuk bekerja di luar kota, provinsi, bahkan luar negeri,” jelasnya.
Karena Pontianak tidak memiliki sektor industri besar dan lebih mengandalkan jasa serta perdagangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang ramah dan efisien.
“Untuk membuka peluang kerja lebih luas, kami juga terus mendorong iklim investasi. Saya sudah instruksikan agar semua perizinan dipermudah, cepat, murah, dan efisien. Jangan sampai ada investor terhambat hanya karena proses administratif,” tegas Edi.
Ia bahkan menyatakan, jika diperlukan, pelayanan perizinan bisa dilakukan dengan sistem jemput bola, agar investasi bisa segera direalisasikan dan serapan tenaga kerja lokal semakin optimal.[RDH]
Discussion about this post