JURNALIS.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen terhadap pendanaan lingkungan hidup.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 yang mengusung tema “Memperkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Daerah: Peran Strategis Kemendagri dalam Agenda Perubahan Iklim,” di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dalam paparannya, Bima mengungkapkan keprihatinan terhadap krisis iklim global. Ia mengutip pernyataan Sekjen PBB dua tahun lalu yang menyebut dunia telah beralih dari global warming ke global boiling, menggambarkan tingkat keparahan krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan.
“Global warming to global boiling. Nah, Bapak-Ibu sekalian kita mau ngapain dalam konteks ini. Angka-angkanya itu betul-betul membuat kita harusnya punya awareness yang sama kuat dengan para aktivis-aktivis global,” ujarnya.
Bima juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam gerakan lingkungan, mencontohkan Greta Thunberg di level global dan kelompok Pandawara di dalam negeri yang aktif menyuarakan isu lingkungan melalui media sosial.
Menurutnya, kritik dari kelompok muda ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai target Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada transformasi arah pembangunan yang ramah lingkungan.
“Kalau ekonomi pembangunan kita business as usual, modelnya sama saja, hilirisasi energi enggak ada, carbon trading kita enggak paham, maka kita enggak akan bisa Indonesia Emas tahun 2045. Ini saya kira poin yang sangat-sangat penting,” tegasnya.
Bima juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pembangunan budaya dan kebijakan ekologis, tidak hanya melalui kegiatan seremonial seperti Earth Hour atau Car Free Day.
“Menyelenggarakan Earth Hour ini bukannya sebatas event Bapak-Ibu. Ini bukan sebatas balai kota menjadi mati lampu dan ada lilin, enggak. Tapi pesannya yang sangat kuat harus ada konsistensi dalam bentuk kebijakan. Car Free Day juga begitu,” ujarnya.
Ia mendorong DPRD untuk mengesahkan anggaran yang berpihak pada lingkungan, serta mendorong kepala daerah dan tokoh lokal untuk berperan aktif dalam mewujudkan green leadership.
“Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, ini bukan sekadar mendukung buat event setiap momentum peringatan. Bukan juga sekadar mengalokasikan sedikit [anggaran] supaya terlihat dari Kemendagri, tetapi ini adalah tentang Green Leadership, membangun model kepemimpinan hijau,” tandas Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyerahkan Penganugerahan Ecological Fiscal Transfer (EFT) kepada tujuh pemerintah daerah terpilih, yakni:
1.Provinsi Kalimantan Utara
2.Kabupaten Bulungan
3.Kabupaten Siak
4.Kabupaten Jayapura
5.Kabupaten Bengkalis
6.Kabupaten Maros
7.Kota Sabang
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Inisiator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis R. Alam Surya Putra, Country Representative The Asia Foundation Hana A. Satriyo, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.[rdh]
Discussion about this post