JURNALIS.CO.ID – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kayong Utara menggelar diskusi strategis bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kayong Utara, Rabu malam (6/8/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Pondok Kopi Pasar Daerah ini membahas isu-isu penting seputar pengelolaan dan percepatan sertifikasi tanah di wilayah tersebut.
Diskusi dihadiri oleh sejumlah pengurus KAHMI serta perwakilan BPN Kayong Utara. Beberapa topik utama yang menjadi sorotan meliputi percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian konflik agraria, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah.
Kepala BPN Kayong Utara, Endri Susilo, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari sosialisasi pertanahan, khususnya memperkenalkan sertifikat tanah elektronik yang kini bisa diakses melalui telepon genggam.
“Harapannya, sertifikat elektronik ini nanti bisa disampaikan secara masif kepada masyarakat Kayong Utara, terutama dengan kawan-kawan KAHMI,” ujar Endri.
Endri juga menekankan bahwa pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi yang fokus pada upaya penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Ia berharap, dialog semacam ini mampu menghasilkan solusi yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapannya kita dapat menemukan solusi-solusi yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga langkah itu bisa kita ambil dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan,” katanya.
Lebih lanjut, Endri memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan target K3 dari kementerian untuk tahun ini. Target tersebut diarahkan pada percepatan sertifikasi tanah yang telah diukur sebelumnya.
“Jadi target ini bagaimana tanah yang sudah diukur dapat disertifikatkan. Itu yang paling nyata. Namun, karena ini sifatnya usulan, kita masih menunggu apakah akan diterima atau tidak,” jelasnya.
Endri juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam proses pengurusan sertifikat tanah, terutama jika masih terdapat produk atau dokumen yang belum selesai.
“Ya harapnya masyarakat juga proaktif menyambut itu. Biar kita itu seperti gayung bersambut. Ketika BPN membuka diri, masyarakat juga proaktif memberikan masukan dan informasi terkait kendala yang dialami dalam pengurusan sertifikat,” tambahnya.
Di akhir diskusi, Endri menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh KAHMI. Ia menegaskan komitmen BPN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.
“Kami sangat terbuka dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk KAHMI. Ke depan, kami berharap ada kerja sama konkret, misalnya dalam bentuk sosialisasi atau pendampingan masyarakat terkait proses sertifikasi tanah,” tuturnya.
Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan berbagai masukan dari peserta yang mencerminkan kepedulian terhadap tata kelola pertanahan di Kayong Utara.
Kegiatan ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi melalui program-program kolaboratif di masa mendatang.(Bak)
Discussion about this post