JURNALIS.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam upaya membantu pegawai berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Kolaborasi ini merupakan bagian dari program strategis nasional penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penandatanganan dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/8/2025), oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah terdaftar dalam program pembiayaan rumah tersebut.
“Jadi selain masyarakat, pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah. Pegawai negeri ya. Mereka di bawah, ada yang [gajinya] di bawah 5 juta tadi kan,” ujar Mendagri kepada media usai acara.
Ia berharap, program ini dapat berdampak pada peningkatan kinerja ASN Kemendagri, khususnya dalam hal pelayanan publik, karena memiliki rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar.
“Dan potensi penyimpangan juga akan berkurang,” imbuhnya.
Mendagri pun menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut mendukung, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mengupayakan ketersediaan rumah bagi MBR.
Ia menyebut, program ini merupakan bagian dari strategi nasional yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.
“Saya mengucapkan terima kasih [kepada] Bapak Presiden dan juga terima kasih kepada [Menteri PKP] Pak Ara, demi kesejahteraan ASN termasuk di antaranya Kemendagri,” ungkapnya.
Dukungan Kemendagri terhadap program ini juga diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama dengan Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Seluruh pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Menurut Mendagri, Presiden Prabowo mengapresiasi jalannya program tersebut.
“Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah on the right track. Saya mendengar sendiri, bahasanya adalah on the right track. Jadi kita akan terus berjalan untuk mencapai target,” kata Tito.
Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini.
“Enggak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super team. Semuanya yang ada adalah visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri. Dan Menteri ini kompak, saling membantu satu sama lain,” ucap Ara.
Acara penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta para pejabat tinggi madya dan pratama dari Kemendagri dan lembaga lainnya. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada pegawai Kemendagri.[rdh]
Discussion about this post