Ria Norsan Ajak Semua Pihak Jaga Mangrove untuk Masa Depan

JURNALIS.co.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Kalimantan Barat yang digelar bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq. Acara tersebut berlangsung di Hotel Aston Pontianak, Jumat (8/8/2025).

Sebelum mengikuti Rakornas, Norsan bersama Menteri LH dan Kapolri terlebih dahulu melakukan penanaman mangrove di Kabupaten Mempawah.

“Alhamdulillah disana (Mempawah) untuk budidaya mangrove sudah menjadi perhatian dari beberapa tahun dan juga dari NJO serta berbagai CSR Badan Usaha maupun milik Negara yang ada di Kalimantan Barat berpartisipasi untuk penanaman mangrove,” jelasnya.

Menurut Norsan, penanaman mangrove di wilayah pesisir atau pantai merupakan langkah penting untuk menjaga pantai agar tidak terabrasi. Selain itu, upaya ini juga dapat menghijaukan kembali wilayah pesisir serta membantu habitat-habitat berkembang secara optimal.

“Mari kita jaga lingkungan kita agar lingkungan hijau kembali supaya ada peninggalan kita untuk anak cucu kita kedepan,” ajak Norsan.

Ia menuturkan bahwa Kalimantan Barat memiliki ekosistem mangrove yang sangat kaya, dengan luas mencapai lebih dari 162 ribu hektare yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya tercatat sebagai wilayah dengan tutupan mangrove terbesar, yakni hampir 68% dari total provinsi.

“Tak hanya luas, mangrove kita juga kaya jenis terdapat 40 spesies, termasuk dua yang sangat langka di dunia: Bruguiera hainesii dan Kandelia candel. Ini adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab,” ungkap Norsan.

Norsan juga menambahkan, masih terdapat lebih dari 14 ribu hektare lahan potensial yang bisa dimanfaatkan untuk rehabilitasi mangrove.

“Saat ini, masih terdapat lebih dari 14 ribu hektar lahan potensial untuk rehabilitasi mangrove. Ini adalah peluang besar untuk memperkuat ketahanan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membuka ruang bagi ekonomi hijau,” sambungnya.

Namun, potensi besar ini juga diiringi sejumlah tantangan. Alih fungsi kawasan mangrove menjadi pemukiman, tambak, hingga pelabuhan, serta aktivitas pembangunan, budidaya ikan/udang, dan penebangan berlebihan untuk arang maupun kayu bakar telah mengakibatkan kerusakan yang signifikan.

Selain itu, kelembagaan yang lemah dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove menjadi hambatan tersendiri. Ditambah, musim dan cuaca sangat memengaruhi waktu penanaman, sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha. Edukasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan program rehabilitasi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa selama lebih dari 17 tahun belum ada penyusunan perencanaan pengelolaan mangrove secara nasional. Hal ini, menurutnya, membuat habitat mangrove menghadapi tekanan yang cukup besar.

“Hari ini kita minta kepada para dunia usaha, Pemerintah dan masyarakat untuk bersama – sama merumuskan bagaimana rencana perlindungan dan pengelolaan Mangrove itu mampu kita lakukan,” pinta Hanif.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 3,4 juta hektare mangrove, menjadikannya yang terbesar di dunia dari total 17,2 juta hektare ekosistem mangrove global.

“Maka dari itu mari kita lakukan penanganan mangrove dengan sangat presisi, tidak ada lagi kegiatan – kegiatan yang boleh mengganggu dengan masif mangrove dan ekosistem mangrove yang kita miliki yang hampir berada di seluruh Provinsi Tanah Air kita,” tutupnya.(Den).