APBD 2025 Disesuaikan, Pontianak Targetkan Rp2,269 Triliun untuk 2026

JURNALIS.CO.ID – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp2,269 triliun.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendanai program prioritas di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Rancangan APBD 2026 ini selanjutnya akan dibahas secara formal untuk penetapan. Pendapatan daerah kita bersumber dari berbagai sektor pajak, termasuk pajak restoran, hotel, dan PBB,” ujar Edi usai menyampaikan Raperda Perubahan APBD 2025 serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (11/8/2025).

Hingga pertengahan 2025, realisasi pajak restoran telah mencapai sekitar 50 persen dari target, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru terserap 36 persen.

“Biasanya PBB baru dikejar masyarakat di akhir tahun, setelah menerima Surat Pemberitahuan (SPT),” jelasnya.

Edi menegaskan, pelaku usaha hotel dan restoran umumnya tertib membayar pajak. Namun, pihaknya tetap akan memberi sanksi tegas bagi yang melanggar.

“Kalau ada yang tidak memenuhi kewajibannya, kami punya tim pemeriksa. Sanksinya berjenjang, mulai peringatan hingga denda,” tegasnya.

Terkait belanja daerah, Edi mencatat belanja rutin seperti gaji pegawai sudah terserap 56 persen, sedangkan belanja modal baru 30 persen karena masih menunggu proses lelang.

“Biasanya pengerjaan fisik dikejar pada Oktober hingga Desember. Saya minta OPD tetap fokus melaksanakan program sesuai jadwal,” katanya.

Perubahan APBD 2025 dilakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini yang berbeda dari asumsi awal kebijakan umum anggaran.

“Seiring berjalannya waktu, APBD mengalami dinamika baik internal maupun eksternal, sehingga perlu penyesuaian,” ujarnya.

Perubahan ini mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang mengatur bahwa revisi APBD dapat dilakukan jika terjadi pergeseran anggaran antarunit, terdapat saldo anggaran lebih yang digunakan, atau ada keadaan darurat/luar biasa.

Volume APBD 2025 naik 1,05 persen dari Rp2,197 triliun menjadi Rp2,220 triliun. Pendapatan daerah turun 0,65 persen menjadi Rp2,159 triliun, sementara belanja daerah naik 0,64 persen menjadi Rp2,202 triliun.

Penerimaan pembiayaan melonjak 157,3 persen menjadi Rp60,594 miliar, dan pengeluaran pembiayaan naik 105,88 persen menjadi Rp17,5 miliar.

Edi memastikan penyusunan perubahan APBD tetap berlandaskan prinsip good governance.

“Kami telah berupaya menyusun semaksimal mungkin. Namun, untuk penyempurnaan, kami berharap pembahasan formal dapat segera dilakukan,” pungkasnya.[rdh]