JURNALIS.co.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ketapang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (1/9/2025) sore.
Dalam aksinya, mereka menyuarakan 10 poin tuntutan, salah satunya terkait dorongan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Kita mendorong Pemerintah Daerah untuk menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat guna memperkuat tata kelola pertambangan rakyat, termasuk izin atau legalisasi dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua Bidang PPD HMI Cabang Ketapang, Iqbal Khadafi, saat berorasi.
Iqbal menegaskan, dorongan legalitas WPR bukan tanpa alasan. Sebab sebagian masyarakat Ketapang, khususnya di sejumlah kecamatan, menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.
“Kita tahu pekerjaan mereka di lokasi tambang saat ini adalah melanggar aturan. Tapi apakah solusinya dengan menangkap mereka yang hanya mencari nafkah karena dinilai ilegal. Jadi dimana rasa keadilannya,” ungkap Iqbal.
Mantan Presma Politeknik Ketapang itu menilai pemerintah harus memberikan solusi nyata, bukan sekadar penindakan.
“Menurut kami, salah satu solusi atas persoalan ini adalah tata kelola pertambangan rakyat. Biar semua tak lagi bekerja di bawah bayang-bayang melanggar aturan,” ujarnya.
Soal letak WPR, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan instansi terkait.
“Kita hanya mendorong supaya ini menjadi atensi pihak terkait. Jangan kemudian tindakan penertiban PETI terus dilakukan, tapi tak menghadirkan solusi bagi mereka,” cetusnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Ketapang, H. Achmad Sholeh, memastikan persoalan WPR menjadi agenda pembahasan serius.
“Kami jajaran Forkopimda akan mencarikan jalan keluar agar bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga masyarakat kita dalam bekerja bisa merasa aman,” ucap Sholeh.
Ia menambahkan, jika WPR mendapat persetujuan Kementerian ESDM, maka langkah selanjutnya adalah pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Langkah ini akan kita lakukan. Semua semata-mata untuk membantu masyarakat yang memang hidupnya, atau pekerjaannya mengandalkan pertambangan,” tambahnya.
Atas aspirasi yang disampaikan, Sholeh menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa.
“Kita ucapkan terima kasih. DPRD Ketapang pada intinya terbuka untuk semua dan siap menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat,” tukasnya.[lim]
Discussion about this post