JURNALIS.co.id – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menggelar aksi damai dan audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (3/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kritis terkait berbagai isu di Kalbar.
Audiensi diawali dengan penyampaian sejumlah tuntutan oleh perwakilan mahasiswa. Beberapa isu yang disoroti antara lain:
• Isu Lingkungan dan Kriminalisasi Masyarakat Adat
Mahasiswa menyoroti kriminalisasi yang kerap dialami masyarakat adat, seperti di Melawi, di mana lahan kampung mereka ditetapkan sebagai taman nasional. Mereka mendesak pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat serta menghentikan kriminalisasi terhadap mereka yang mempertahankan tanahnya.
• UU Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan
Aliansi mahasiswa meminta agar pasal-pasal karet dalam UU Cipta Kerja direvisi, karena dinilai merampas hak-hak buruh. Mereka menyoroti Pasal 59 yang melemahkan perlindungan pekerja, serta Pasal 88 yang membuat penetapan upah minimum menjadi fleksibel. Mahasiswa juga mengusulkan nilai pesangon sebesar 25 kali upah.
• Dana Bagi Hasil (DBH)
Mahasiswa menuntut pembagian DBH yang lebih adil bagi Kalbar. Menurut mereka, pembagian saat ini tidak seimbang. Kalbar sebagai penyumbang besar sawit nasional hanya mendapat 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten/kota, sementara dampak ekologis justru ditanggung pemerintah daerah.
• Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa menyoroti rendahnya gaji dan tunjangan, ketimpangan antara ASN dan non-ASN, serta tidak meratanya jaminan kesehatan dan pensiun. Mereka menuntut agar 20% anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan guru, termasuk pengangkatan honorer dan pemberian tunjangan profesi tanpa diskriminasi.
• Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa
Mahasiswa, bersama perwakilan Kohati Badko HMI Kalbar, mengecam keras tindakan represif aparat saat mengamankan demonstrasi. Mereka mendesak Kapolri mengusut tuntas kasus tersebut, menindak tegas aparat yang melakukan kekerasan, serta menjamin perlindungan bagi penyampai aspirasi.
Menanggapi berbagai tuntutan itu, Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa aksi mahasiswa yang berlangsung sopan dan santun adalah contoh baik.
Ia menegaskan bahwa suara mahasiswa memiliki peran penting dalam mendorong perubahan di Indonesia.
“Di Indonesia ini, hanya suara mahasiswa yang bisa berubah. Jika mahasiswa turun, insyaAllah ditanggapi, namun perlu proses,” ujar Norsan.
Tanggapan Isu Pendidikan
Norsan menjelaskan bahwa banyak program yang disuarakan mahasiswa telah masuk dalam RPJMD Provinsi Kalbar. Ia mengakui rata-rata lama sekolah di Kalbar baru 7,2 tahun, yang menunjukkan 25% masyarakat belum menempuh pendidikan setara SMA.
“Kedepannya, kami akan memperbanyak sekolah-sekolah informal, baik Paket A, B, maupun C, agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita bisa meningkat,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa anggaran pendidikan dalam APBD Kalbar telah mencapai 27%, melebihi amanat 20% dari undang-undang. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah di pedalaman serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Pembagian DBH dan Isu Ketenagakerjaan
Norsan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar pembagian DBH lebih adil.
“Untuk royalti tambang kita hanya dapat 22%, sisanya 78% ke pusat dan dibagi lagi ke daerah-daerah yang tidak ada hasil tambang. Secara regional, kami sudah berupaya berkali-kali mengadakan pertemuan agar daerah penghasil tambang diberikan pembagian yang lebih besar,” terangnya.
Sementara terkait ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya membuka lapangan kerja melalui investasi. Salah satunya proyek besar di Kayong Utara yang ditargetkan menyerap ribuan tenaga kerja.
“Kita punya pelabuhan internasional Kijing, ini juga potensial karena merupakan jalur utama perdagangan internasional. Semua ini perlu waktu, tetapi sudah ada 14 perusahaan yang berinvestasi di sana,” jelasnya.
Sikap terhadap Kekerasan Aparat
Di akhir audiensi, Gubernur Norsan menanggapi isu kekerasan aparat dengan menegaskan pentingnya aparat bertindak humanis. Ia meyakini mahasiswa yang datang dengan niat baik dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman.
“Saya yakin kalau mahasiswa humanis, yang bahaya itu penyusup. Saya berharap aparat dapat memilah-milah ini semua. Saya optimis, 10 tahun ke depan saya yakin ada adik-adik yang duduk di sini,” pungkasnya.
Gubernur kemudian menutup pertemuan dengan ajakan menjaga kondusivitas Kalbar sebagai “Rumah Kita Bersama.”(Den).
Discussion about this post