JURNALIS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Polres Ketapang menggelar rapat koordinasi program swasembada pangan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati, Kamis (11/9/2025).
Rapat ini menjadi langkah strategis menyatukan komitmen berbagai pihak, termasuk perusahaan kehutanan, untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah.
Program tersebut juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan berkeadilan serta misi keempat, yaitu memperkuat ketahanan pangan.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus dikerjakan bersama.
Dukungan perusahaan kehutanan dengan potensi lahan luas dinilai penting untuk mendorong swasembada.
“Program swasembada pangan adalah langkah konkret memperkuat kemandirian pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan dukungan perusahaan kehutanan, saya yakin Ketapang bisa menjadi salah satu lumbung jagung di Kalimantan Barat,” kata Alex.
Program swasembada pangan di Ketapang difokuskan pada komoditas jagung karena memiliki nilai strategis, baik sebagai bahan pangan maupun pakan ternak.
Polda Kalbar menargetkan pembukaan lahan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang mencapai 10 ribu hektare. Saat ini baru tersedia sekitar 800 hektare dengan dukungan enam perusahaan kehutanan.
Salah satunya adalah PT Suka Jaya Makmur (Alas Kusuma Group) yang menyiapkan 355 hektare hutan tanaman industri (HTI) untuk penanaman jagung.
Beberapa perusahaan lain segera menyusul menyiapkan lahan guna mendukung program ini.
Kapolres Ketapang, AKBP M Harris, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan kehutanan memiliki potensi besar tanpa mengganggu fungsi ekologis hutan.
“Ketahanan pangan adalah bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi pemerintah daerah, Polri, perusahaan, dan desa, kita ingin menjadikan lahan-lahan tersebut lebih produktif. Program ini harus berkesinambungan agar manfaatnya dirasakan luas,” ujarnya.
Pemkab Ketapang juga menjalankan kebijakan ‘1 hektare 1 desa’. Sejumlah desa, seperti Pelang, Sungai Bakau, dan Sungai Besar, mulai mengalokasikan lahan untuk mendukung program ini.
Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 yang mendorong optimalisasi lahan bagi masyarakat.
Selain itu, Bulog Ketapang berperan menyerap hasil panen jagung masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga, sehingga petani mendapat kepastian pasar dan masyarakat terjamin ketersediaan jagung.
Bupati Alexander pun mengapresiasi seluruh pihak yang berkomitmen mendukung program ini.
“Keberhasilan swasembada jagung adalah bukti nyata kekompakan kita. Ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan satu pihak saja, tetapi membutuhkan gotong royong seluruh elemen – pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, Bulog, dan masyarakat. Mari kita jadikan program ini sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” pungkasnya.[lim]
Discussion about this post