JURNALIS.co.id – DPRD Kalimantan Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Hadijah Fitriah, ini turut dihadiri Sekda Kalbar Harisson mewakili Gubernur, bertempat di Ruang Balairungsari, Selasa (30/9/2025).
Harisson menegaskan arah belanja daerah tahun 2026 diprioritaskan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita fokus ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, memang ke depan kita dituntut lebih efisien karena kita sudah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan bahwa dana transfer ke daerah di Provinsi Kalimantan Barat akan berkurang sebesar Rp 522 miliar. Ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan belanja daerah kita ke depan,” ujarnya.
Pengurangan dana transfer dari pusat itu diperkirakan berdampak besar terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.
Harisson mencontohkan, alokasi belanja pada Dinas PUPR Kalbar 2026 untuk infrastruktur jalan dan pengairan saja hampir mencapai Rp400 miliar.
“Kalau kita dipotong Rp522 miliar, maka kemampuan kita membangun infrastruktur tentu akan sangat terbatas. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari solusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk melalui intensifikasi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan tersebut memerlukan kolaborasi DPRD dan masyarakat.
“Kita ingin membangun daerah ini bersama-sama, tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci,” tegas Harisson.
Dalam pandangan umum, sejumlah fraksi menyatakan dukungan terhadap Raperda APBD 2026. Mereka menegaskan bahwa anggaran harus berpihak pada rakyat dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“APBD 2026 hendaknya tidak hanya sekadar angka-angka dalam dokumen, melainkan mampu diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara cepat, adil, dan berkualitas. Karena itu, kami menyatakan sepakat untuk membahas bersama Pemprov Kalbar agar Raperda APBD ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar juru bicara salah satu fraksi.
Selain itu, fraksi-fraksi mengapresiasi kepedulian Gubernur Kalbar yang aktif mengunjungi daerah terpencil dan perbatasan.
“Kunjungan hingga ke pelosok dan ujung Kabupaten di Kalimantan Barat adalah wujud bahwa semangat pembangunan harus menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi tidak boleh meninggalkan siapa pun dalam agenda pembangunan,” ungkap perwakilan fraksi.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal menyamakan persepsi DPRD dan Pemprov Kalbar dalam pembahasan APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan anggaran yang terbatas.[den]
Discussion about this post