JURNALIS.co.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Barat.
Melalui pendidikan gratis ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita dan meningkatkan taraf hidup.
Di sela aktivitas kedinasannya, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meninjau langsung proses pembelajaran serta kelengkapan fasilitas di Sekolah Rakyat yang sementara menggunakan Gedung Balai Sertifikasi Provinsi Kalbar, Rabu (1/10/2025).
Sekolah Rakyat tersebut, yang kini beroperasi di gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja (eks BLKI), memulai tahun ajaran baru Tahap 1C dengan rangkaian kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Dalam peninjauannya, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA resmi dimulai di lokasi sementara tersebut.
Saat ini, Sekolah Rakyat menampung 90 siswa, dengan 81 siswa telah terverifikasi, sementara sisanya masih menunggu melengkapi persyaratan.
“Alhamdulillah pada hari ini saya melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di gedung sementara, yaitu dengan menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan gedung Sentra Terpadu/Sentra Kreasi sebagai tempat sekolah sementara. Lokasi ini akan digunakan hingga pembangunan gedung sekolah permanen selesai,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menekankan pentingnya aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Ia meminta penyelenggara untuk menyiapkan langkah-langkah khusus dalam menunjang hal tersebut.
“Saya meminta kepada pengelola untuk dipisahkan siswa laki-laki dan perempuan menempati gedung yang terpisah, jika memungkinkan, untuk memastikan kenyamanan,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menampung siswa di tiga jenjang pendidikan: satu kelas untuk SD, satu kelas untuk SMP, dan dua kelas untuk SMA. Jumlah siswa per kelas berkisar 20–25 orang, kecuali SD yang hanya berisi 20 siswa.
“Jadi sekali lagi saya memastikan bahwa program ini bersifat gratis dan saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait batas akhir pendaftaran. Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” timpalnya.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa Sekolah Rakyat di Kalbar pada tahap awal membuka empat ruang kelas dengan total kuota 90 siswa.
Pendaftaran dilakukan pada 14–17 Juli 2025 dengan verifikasi ketat melalui kunjungan rumah oleh petugas SDMPKH untuk memastikan penerima tepat sasaran.
“Kami tidak ingin ada data fiktif. Kalau rumahnya mewah tapi ngaku miskin, pasti gugur. Jadi semua diverifikasi langsung,” tegas Raminuddin selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar.
Sebanyak 600 petugas SDMPKH yang tersebar di seluruh wilayah Kalbar dilibatkan dalam proses pendataan dan seleksi ini.
Meski penunjukan guru dan kepala sekolah masih menunggu keputusan Kemensos, Dinas Sosial Kalbar sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara.
“Kami siap bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan bersama Kemensos untuk membahas penempatan guru dan kepala sekolah,” katanya.
Sementara itu, Satker PUPR Kalbar menargetkan pembangunan dan penataan fasilitas belajar rampung pada awal Agustus.
Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar di sekolah permanen dapat dimulai pada pertengahan bulan berikutnya.
“Kami optimistis pertengahan Agustus proses belajar sudah bisa dimulai. Ini langkah besar untuk anak-anak Kalbar yang selama ini terkendala pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” pungkas Raminuddin. (Den).
Discussion about this post