
JURNALIS.CO.ID – Isu ketahanan pangan, infrastruktur, dan pendidikan masih menjadi keluhan utama warga pedesaan di Kalimantan Barat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kalbar dari Dapil Kubu Raya–Mempawah, Suib, setelah melakukan reses di 10 titik wilayah konstituennya.
Suib menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit dan kawasan permukiman yang dinilai mengancam kemandirian pangan masyarakat.
“Kalau semua lahan berubah jadi sawit, siapa nanti yang menanam padi dan sayur. Kita bisa kehilangan kemandirian pangan,” ujarnya, Senin (27/10).
Legislator Partai Hanura ini juga menilai, pemerintah perlu meninjau ulang tata ruang daerah agar keseimbangan antara industri, perkebunan, dan pertanian rakyat tetap terjaga.
Selain pangan, infrastruktur dasar seperti jalan rusak, jembatan kecil, dan akses air bersih masih menjadi keluhan terbesar masyarakat.
Namun, menurut Suib, keterbatasan anggaran daerah akibat pemangkasan dana pusat sebesar Rp522 miliar membuat perbaikan infrastruktur semakin sulit direalisasikan.
Sebagai solusi, ia mendorong agar pemerintah menghidupkan kembali program Imbal Swadaya, yaitu model pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
“Dengan Imbal Swadaya, semangat gotong royong bisa hidup kembali. Pemerintah siapkan bahan, masyarakat yang bekerja. Jadi hasilnya lebih luas dan rasa memiliki tumbuh,” katanya.
Suib menegaskan, pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga tentang membangun rasa kebersamaan.
“Kalau semangat gotong royong hilang, masyarakat akan semakin pragmatis. Padahal bangsa ini berdiri di atas nilai kebersamaan,” tegasnya. (lov)




















Discussion about this post