JURNALIS.co.id – Dalam upaya memperkuat sistem digitalisasi dan keamanan transaksi keuangan pemerintah daerah, Bank Kalbar menggelar Sosialisasi Penggunaan Cash Management System (CMS) bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Kalbar, Pontianak, ini diikuti oleh sejumlah pejabat dan bendahara dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada instansi pemerintahan mengenai manfaat serta tata cara penggunaan aplikasi CMS sebagai sarana transaksi keuangan berbasis digital.
Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan pengecekan saldo, mutasi rekening, hingga transaksi keuangan secara daring dengan tingkat keamanan berlapis.
Proses otorisasi juga dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi, sehingga mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Peserta kegiatan mendapat pelatihan langsung terkait aktivasi user, mekanisme transfer antar rekening, hingga proses otorisasi transaksi dalam sistem CMS.
Dalam kesempatan itu, Bank Kalbar juga mengingatkan agar pengguna layanan CMS waspada terhadap modus penipuan online yang mengatasnamakan Bank Kalbar.
Peserta diimbau untuk selalu mengakses CMS melalui situs resmi dan tidak membagikan data login kepada pihak lain.
Sebelumnya, sosialisasi CMS juga telah digelar di sejumlah kabupaten seperti Kapuas Hulu dan Sanggau.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bank Kalbar memastikan seluruh perangkat pemerintahan di daerah mampu bertransaksi secara non-tunai, transparan, dan efisien.
Dengan penerapan CMS, transaksi keuangan pemerintah daerah diharapkan berjalan lebih cepat, aman, dan akuntabel.
Sistem ini juga mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta transformasi keuangan digital yang dicanangkan pemerintah pusat.
Bank Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas sosialisasi CMS ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, sekaligus menyediakan dukungan teknis dan pelatihan berkelanjutan bagi pengguna layanan di instansi pemerintahan.(Den)
Discussion about this post