JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memantau serta mengendalikan laju inflasi di daerah menjelang penghujung tahun.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, yang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Tito mengingatkan seluruh kepala daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga barang dan jasa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Ia menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga serta memperkuat sinergi antarinstansi agar inflasi tetap dalam kendali.
“Dalam menghadapi momentum Desember yang selalu diiringi kenaikan harga, terutama pada pangan dan transportasi umum, pemerintah daerah diminta menjaga keseimbangan tarif. Jangan sampai ada kenaikan tarif transportasi umum maupun air minum, khususnya di daerah-daerah,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, tingkat inflasi nasional hingga minggu kelima Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Sementara itu, inflasi bulanan dari September ke Oktober 2025 berada di angka 0,28 persen.
Menurut Tito, angka tersebut masih tergolong terkendali, namun tetap perlu diwaspadai mengingat peningkatan konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.
“Kita harus menjaga agar inflasi tidak melonjak pada akhir tahun. Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan barang tetap aman dan harga tidak naik secara tidak wajar,” ujar Tito.
Adapun sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi meliputi emas perhiasan, cabai merah, beras, tarif air, ikan segar, dan daging ayam ras.
BPS mencatat, beberapa provinsi di Sumatera dan Sulawesi seperti Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Jambi mengalami inflasi tertinggi secara regional.
Kenaikan harga emas perhiasan disebut sebagai faktor utama penyumbang inflasi nasional. Harga emas dunia meningkat hingga 40 persen akibat penguatan dolar Amerika Serikat dan tingginya permintaan dari negara-negara yang tengah berkonflik dengan AS.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pembelian emas di dalam negeri.
“Kenaikan harga emas di pasar internasional sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa faktor eksternal juga memiliki dampak besar terhadap inflasi nasional,” ungkap Tito.
Selain pengaruh harga emas, inflasi turut dipengaruhi oleh aspek moneter dan hambatan distribusi.
Kelebihan uang beredar, keterlambatan impor, serta gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dan infrastruktur yang belum optimal turut menekan stabilitas harga di pasar.
“Gangguan distribusi, masalah transportasi, hingga kenaikan harga BBM dan pupuk bersubsidi menjadi faktor yang harus kita atasi bersama,” jelas Tito.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga dan harga di pasar tetap stabil.
“Kami terus mengikuti perkembangan inflasi dan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Pemerintah daerah siap mengambil langkah cepat agar kestabilan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat untuk tidak menaikkan tarif transportasi umum maupun air minum sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
“Arahan Bapak Mendagri akan kami tindaklanjuti. Fokus kami adalah menjaga agar harga tetap stabil, pasokan cukup, dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak perlu,” tutup Harisson.(Den).
Discussion about this post