Kemendagri Tegaskan Pengendalian Inflasi Daerah Harus Berbasis Data dan Langkah Nyata

JURNALIS.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah harus dilakukan berbasis data dan disertai langkah konkret di lapangan.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang juga membahas pertumbuhan ekonomi daerah triwulan III serta evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh Pemda menindaklanjuti hasil analisis harga bahan pokok di wilayah masing-masing secara nyata.

Ia juga menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Bulog untuk berkoordinasi dengan 50 daerah yang harga berasnya masih tergolong tinggi.

“Bagaimana mungkin beras kita berlimpah, dan kita terus berupaya untuk menurunkan harga beras [tetapi] ini masih ada yang [harganya] tinggi,” tegas Tomsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tomsi menyebut masih ada sejumlah daerah yang harga berasnya naik signifikan, seperti Kabupaten Tambrauw, Dogiyai, hingga Mojokerto.

Ia meminta Pemda segera menganalisis penyebab kenaikan harga tersebut apakah disebabkan distribusi, pasokan, atau adanya permainan harga yang merugikan masyarakat.

Selain beras, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan bawang putih di beberapa daerah. Ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemda untuk segera menggelar rapat khusus guna membahas penyebab dan solusi atas kenaikan tersebut.

“Harus ada alasan yang jelas bahwa kenapa ini (harga minyak goreng) sampai begini. Jangan terus kita biarkan terlena,” ujarnya.

Tomsi menegaskan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi tidak boleh menjadi kegiatan seremonial semata. Forum ini, kata dia, harus dimanfaatkan untuk menghasilkan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Jadi tidak kita biarkan rapat ini seperti rata-rata air aja, lewat berlalu tanpa kita melakukan upaya-upaya [yang nyata]. Ingat, upaya yang kita lakukan adalah untuk masyarakat banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa inflasi year to date hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 2,10 persen, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah, serta didorong oleh komoditas utama seperti cabai merah, emas perhiasan, dan biaya pendidikan.

Namun demikian, lanjut Amalia, sejumlah provinsi justru mencatat inflasi rendah bahkan deflasi, seperti Papua, Lampung, Papua Barat, dan Maluku Utara.

Pada minggu pertama November 2025, tren harga menunjukkan perbaikan dengan penurunan inflasi di banyak provinsi, terutama untuk komoditas pangan bergejolak.

“Artinya ini sesuatu yang sangat baik karena pengendalian harga untuk kelompok komoditas yang masuk kepada volatile food sudah terus terkendali dan mengalami penurunan,” jelas Amalia.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri oleh Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Telisa Aulia Falianty, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

[R]