Pemprov Kalbar Mantapkan Langkah Sinergi, Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Tetap Positif

JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun 2025, kinerja ekonomi Kalbar menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang stabil di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat 5,00 persen (year on year) pada Triwulan I, meningkat menjadi 5,59 persen di Triwulan II, dan tetap kuat di level 5,31 persen pada Triwulan III.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menjaga momentum positif tersebut dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/11/2025).

“Capaian pertumbuhan ekonomi ini menjadi bukti bahwa berbagai sektor usaha di Kalbar terus bergerak dinamis. Kegiatan produktif masyarakat, baik di sektor perdagangan, pertanian, maupun industri, telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Harisson menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui RPJMN 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang akan melaksanakan sembilan langkah strategis sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri RI.

Langkah strategis itu meliputi percepatan realisasi belanja daerah, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan industri berbasis potensi lokal, serta penyederhanaan perizinan berusaha.

“Seluruh pelaksanaan kegiatan ini akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sesuai kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Dalam arahannya, Harisson juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika semua pihak memiliki komitmen dan bergerak bersama,” ujarnya.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat memperkuat komitmen bersama menuju pembangunan ekonomi Kalbar yang inklusif dan berkeadilan.

“Rakor ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi momentum untuk mempertegas peran dan memperkuat koordinasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Zamhir Islami, dalam arahannya secara virtual menegaskan bahwa target pertumbuhan nasional 8 persen pada 2029 merupakan sasaran ambisius yang hanya dapat dicapai melalui kerja nyata pemerintah daerah.

“Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi antara sisi produksi dan pengeluaran dalam siklus ekonomi empat sektor. Karena itu, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi belanja APBD agar manfaat ekonomi segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan investasi, baik PMDN maupun PMA, dengan memastikan kesiapan utilitas dasar seperti infrastruktur logistik, air bersih, energi, dan fasilitas industri untuk menunjang aktivitas usaha dan distribusi.

“Kawasan ekonomi harus difasilitasi secara optimal karena menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan yang mampu mendorong pertumbuhan daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat kebijakan ekonomi berdaya saing, demi mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, produktif, dan sejahtera.

(Den)