JURNALIS.co.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 pada Jumat malam, 14 November 2025, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak.
Acara yang mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, dan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan lembaga Legislatif, Pemerintah Desa, Lembaga vertikal dan Forkopimda.
Kegiatan tersebut menjadi puncak dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Kalbar. Tahun ini, sebanyak 168 badan publik berpartisipasi dalam proses penilaian yang terbagi dalam enam kategori, yakni Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Legislatif, dan Pemerintah Desa.
Ketua KI Kalbar M. Darusalam menyampaikan capaian keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, baik dari sisi partisipasi maupun kualitas layanan informasi publik.
“Tahun ini kita melihat peningkatan signifikan jumlah badan publik yang naik ke zona Informatif. Ini membuktikan bahwa semangat transparansi telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi di Kalbar,” ujarnya di Pontianak, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
“Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat,” tambah Darusalam.
Sementara, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, atau yang akrab disapa Edho, menegaskan bahwa Monev 2025 dirancang tidak hanya untuk menilai kepatuhan regulatif, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kolaborasi antar-badan publik dalam pengelolaan informasi.
“Sebanyak 168 badan publik tahun ini berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki layanan informasinya. Kita ingin memastikan keterbukaan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Edho.
Hadirnya Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro di Pontianak menjadi bentuk dukungan langsung terhadap kemajuan Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam agenda malam anugerah nanti, Donny dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat atas dukungannya dalam mewujudkan implementasi keterbukaan informasi di provinsi tersebut.
Selain penilaian utama, KI Kalbar juga akan memberikan penghargaan khusus kepada sejumlah pihak yang dianggap memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi informasi, termasuk kepada kepala daerah dan lembaga yang menunjukkan inovasi dan kepedulian terhadap keterbukaan publik di daerahnya.
Malam penganugerahan ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain dari Pemprov Kalbar, dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Dharma Inti Bersama, serta Aming Coffee juga memberikan apresiasi dan dukungan sebagai kerjasama kemitraan. Dukungan ini tidak lepas dari bentuk apresiasi sektor swasta dan perbankan dalam keterbukaan informasi di Kalimantan Barat.
Selain itu, sebagai Media Partner, RRI Pontianak juga terlibat langsung dan aktif dalam mewujudkan literasi keterbukaan informasi publik, dengan cara menyiarkan secara langsung di media sosial Youtube serta siaran terestrialnya.
Kegiatan ini nantinya akan diawali dengan Tarian Tidayu yang akan disuguhkan oleh Siswi dari SMKN 5 Kota Pontianak, disusul penayangan video capaian Monev 2025, serta laporan resmi Ketua KI Kalbar. Puncak kegiatan akan diisi dengan penyerahan penghargaan kepada para peraih peringkat tertinggi di setiap kategori, termasuk The Best Informatif 2025 dan kategori khusus bagi lembaga atau tokoh penggerak keterbukaan informasi publik di Kalbar.
Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, Kalimantan Barat pada tahun 2024 mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 81,97 poin, menempati peringkat keenam nasional. KI Kalbar menargetkan skor tersebut akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya jumlah badan publik yang informatif dan penerapan sistem informasi yang lebih transparan di seluruh wilayah.
“Kami optimis Kalbar dapat menjadi contoh provinsi yang konsisten dalam membangun keterbukaan informasi yang efektif dan berkelanjutan,” tutur Edho.
Dengan tema besar “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, malam penganugerahan tahun ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab publik di Bumi Khatulistiwa. ***
(R/Ndi)
Discussion about this post