JURNALIS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga komoditas lokal sekaligus mengoptimalkan peran pelaku usaha desa dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam, saat mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah, penyelenggaraan MBG, dan program tiga juta rumah yang digelar secara daring dari Ruang Pamong Praja II, Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (17/11/2025).
Yusran mengatakan bahwa meskipun Kubu Raya tidak termasuk dalam perhitungan inflasi nasional, pemantauan indeks harga konsumen (IHK) tetap dilakukan setiap hari.
“Alhamdulillah, untuk beberapa komoditas yang memengaruhi inflasi seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur ayam saat ini di Kabupaten Kubu Raya masih terkendali. Namun, kami memantau adanya penyesuaian pada komoditas cabai,” ujar Yusran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai strategi, termasuk kerja sama antardaerah, untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan menghindari potensi deflasi yang dapat merugikan petani maupun peternak.
“Pemerintah daerah juga memfasilitasi pasar, membangun kerja sama dengan pihak swasta melalui pola kemitraan bapak angkat untuk peternakan, dan mempersiapkan Perumda Aneka Usaha sebagai penyangga stok komoditas,” tambahnya.
Dalam skema besar pelaksanaan MBG, Yusran menekankan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sesuai arahan Presiden, KDMP diharapkan menjadi penyangga sekaligus pemasok utama kebutuhan dapur MBG di Kubu Raya.
“Kami terus mendorong KDMP agar produksi masyarakat dapat ditampung. Yang utama, kita dorong KDMP ini sebagai penyuplai bagi dapur MBG yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Diharapkan tidak ada komoditas dari luar yang masuk untuk keperluan MBG,” tegasnya.
Sebagai Satgas MBG Daerah, Yusran meminta agar KDMP segera mempersiapkan diri dan berkoordinasi dengan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk memastikan pasokan berjalan optimal.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengawal penuh pelaksanaan program ini sesuai prosedur.
“Kami dari Satgas siap bertanggung jawab jika ini sesuai SOP. Namun, kami tidak akan menoleransi jika layanan kepada penerima manfaat bermasalah atau investor MBG terindikasi bermasalah. Kami mohon kerja sama semua pihak untuk mengawal niat baik presiden ini demi menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
[Sul]
Discussion about this post