JURNALIS.CO.ID – Skandal penipuan berkedok program bantuan pemerintah kembali mencoreng upaya pemulihan ekonomi nasional.
Bantuan UMKM Rp5 juta yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat kecil, diduga dipelintir menjadi ladang pemerasan.
Sedikitnya 1.100 warga menjadi korban di RT 10 RW 03 Kelurahan Pinang Ranti, dan puluhan juta rupiah diduga raib tanpa jejak.
Yang lebih mengkhawatirkan, nama sejumlah pejabat disebut-sebut untuk memuluskan aksi para pelaku.
Modus “Jalur Khusus Pencairan Bantuan”
Menurut keterangan warga, pihak yang diduga pelaku utama berinisial US, yang mengaku bagian dari organisasi Srikandi Nusantara.
Ia berkeliling kampung dan mengklaim memiliki jalur khusus untuk mencairkan bantuan pemerintah TKMP.
US menjual “akses istimewa” dan menjanjikan bantuan Rp5 juta pasti cair melalui dirinya.
Biaya yang dipungut para korban antara lain:
1). Rp60.000 sebagai biaya admin
2). Dua materai (diduga tidak sesuai)
3). Biaya tambahan Rp50.000–Rp80.000
4). Komitmen potongan Rp1.100.000 bila bantuan cair
Nama Pejabat Disebut untuk Meyakinkan Warga
Yang mencengangkan, Srikandi Nusantara diduga menyebut bahwa mereka berkoordinasi dengan Imanuel Ebenezer, mantan Wamenaker, untuk menambah legitimasi program. Nama tersebut diduga dipakai sebagai tameng agar warga tidak curiga.
Pengaruhnya luar biasa cepat, tokoh masyarakat pun ikut terjebak, dan pendaftaran melebar dari 30 peserta menjadi sekitar 100 orang per RW, hingga terkumpul sekitar 1.100 pendaftar.
Alhasil setiap orang membayar. Setiap orang percaya. Setiap orang dijanjikan. Dan setiap orang akhirnya diduga ditipu.
Seolah Legal: Formulir Resmi Pemerintah
Untuk menguatkan keyakinan masyarakat, para peserta diminta mengisi formulir resmi layaknya formulir bantuan pemerintah, sehingga proses tampak legal dan seolah terhubung dengan sistem Kementerian Tenaga Kerja.
Faktanya, program yang diklaim sudah ditutup, dan hingga kini tak satu pun warga menerima bantuan.
Warga juga menemukan ketidaksesuaian materai yang dipungut dan dibubuhkan, sehingga muncul dugaan bahwa pengumpulan materai hanya dijadikan sarana untuk menambah keuntungan pribadi.
Mediasi Panas, Tidak Ada yang Mau Bertanggung Jawab
Saat mulai didesak pertanggungjawaban, muncul nama baru. Leni Purba, disebut sebagai “ketua umum Jakarta”.
Dalam sebuah mediasi yang berlangsung panas, perempuan dari kelompok Srikandi Nusantara kembali menyeret nama Imanuel sebagai dalih pembenaran.
Namun tak satu pun pihak mengaku bertanggung jawab atas aliran dana. Warga menilai hal itu sebagai trik untuk mengulur waktu dan meredakan kemarahan.
Data Kerugian
KeteranganJumlahTotal pendaftar: 1.100 orangTotal dana terkumpul: Rp 77juta Total dana bantuan cair 0 rupiah.
Tokoh masyarakat menegaskan bahwa kasus ini bukan kesalahan teknis, melainkan dugaan sindikat pemerasan terorganisir yang memakai:
1). Nama lembaga pemerintah
2). Nama pejabat
3). Nama program bantuan pemerintah untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Tuntutan Warga
Warga meminta aparat penegak hukum bertindak cepat untuk:
1). Memeriksa US
2). Memeriksa LP
3). Memeriksa pihak yang disebut sebagai “orang dalam”
4). Menelusuri aliran dana dan dugaan pemalsuan materai
5). Menjerat pelaku dengan pasal penipuan, penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan identitas pejabat
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program pemerintah kembali dipelintir menjadi mesin pemerasan rakyat, dan masyarakat kecil yang menjadi korban.
(red)
Discussion about this post