JURNALIS.co.id — Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Bank Kalbar mulai melirik langkah strategis untuk menjaga denyut pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO).
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, dalam konferensi pers yang digelar di Aula Bank Kalbar, Selasa (06/01/2026).
Ia menilai IPO dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat permodalan bank sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Pemangkasan TKD di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius karena alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.
Total dana yang dipangkas mencapai sekitar Rp522 miliar, berdampak langsung pada ruang fiskal pemerintah provinsi serta penyusunan APBD 2026 agar tetap seimbang, seiring berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Menanggapi kondisi tersebut, Rokidi menyampaikan keyakinannya bahwa IPO dapat menjadi alternatif strategis dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau saja pemerintah menyetujui kami melakukan Initial Public Offering (IPO) atau melantai di bursa efek kami yakin begitu kita jual pasti banyak yang beli kenapa demikian kalau kami jual di bursa teman-teman punya uang 10 miliar dalam setahun sudah bisa menghasilkan 1,4 miliar bebas pajak karena pajaknya kami yang tanggung,” ucapnya.
Optimisme tersebut didasarkan pada potensi kinerja Bank Kalbar yang dinilai cukup kuat untuk bersaing di pasar modal.
Rokidi menyebut, skema keuntungan bebas pajak bagi investor menjadi daya tarik tersendiri yang diyakini mampu meningkatkan minat beli saham Bank Kalbar.
Selain membuka ruang investasi publik, IPO juga dipandang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai pemegang saham utama, pemerintah daerah berpotensi memperoleh tambahan dividen seiring meningkatnya laba bank setelah mendapat suntikan modal dari pasar modal.
Tambahan modal tersebut juga diyakini mampu memperluas penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk UMKM dan proyek strategis daerah.
Aktivitas ini diharapkan menciptakan efek berganda berupa peningkatan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal, serta kenaikan penerimaan pajak daerah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
“Jujur teman-teman, pak Topan dari IDX Bursa Efek Indonesia yang ada di Kalimantan Barat itu membujuk saya supaya saya mau melakukan IPO karena menurut beliau rating Bank Kalbar itu triple A artinya kalau kami melantai itu selesai dalam waktu 1 hari saham yang dijual, namun demikian itu semua tergantung dari kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Meski peluang dinilai sangat besar, Rokidi menegaskan realisasi IPO tetap bergantung pada kebijakan pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali yang memiliki kewenangan menentukan arah strategis Bank Kalbar ke depan.
(Den)
Discussion about this post