Jurnalis.co.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai. Forum ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Pontianak tahun 2027.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak warga untuk aktif menyampaikan saran dan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan masing-masing.
Dalam arahannya, Edi menegaskan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Edi menjelaskan, Kota Pontianak masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, mulai dari persoalan genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan pada musim kemarau, hingga intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau.
Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat menuntut perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berkelanjutan.
“Sekarang Pemkot tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), salah satu program nasional yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi di. Lokasinya berada di Gang Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut dan Nipah Kuning Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.
Selain persoalan lingkungan, Edi juga menyoroti keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk kebutuhan pemakaman. Pemerintah kota, kata dia, telah melakukan pembebasan lahan yang saat ini masih dalam proses.
Dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, Edi menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi terus tumbuh,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Edi juga mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran tahun 2026. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah program yang terlambat dilaksanakan.
“Kepala dinas dan kepala badan yang menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Edi menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap seluruh ASN memanfaatkan momentum awal tahun untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya.
(rdh)
Discussion about this post