Tegas! Bupati Alex Ancam Nonjob Pejabat yang Enggan Layani Masyarakat

JURNALIS.co.id – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melontarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi pejabat yang enggan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan keterbatasan anggaran.

Tak sekadar peringatan, Alex secara terbuka mengancam akan memberikan sanksi nonjob kepada pejabat yang tidak responsif terhadap kebutuhan warga, termasuk dalam merespons keluhan masyarakat di media sosial.

“Saya mewajibkan untuk responsif, termasuk di media sosial. Lakukan pelayanan, jika tidak dilaksanakan karena tidak ada SPPD atau anggaran, itu sangat menyinggung hati rakyat termasuk saya. Maka saya ancam untuk dinonjobkan,” tegas Bupati Ketapang saat melantik pejabat Eselon II, kemarin.

Menurut Alex, langkah tegas tersebut ditempuh sebagai upaya memacu kinerja aparatur sekaligus mengubah wajah pelayanan publik di Kabupaten Ketapang agar lebih cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit.

“Saya ingin memutus citra birokrasi yang berbelit, lamban dan mahal. Ini sebagai strategi saya untuk memacu mereka (pejabat-red) bekerja baik,” cetusnya.

Ia menekankan bahwa pejabat daerah harus memiliki mental sebagai pelayan masyarakat, bukan justru menghindari persoalan warga. Menurutnya, kehadiran pejabat di tengah masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Kenapa harus punya jiwa pelayan, artinya mereka harus hadir, jadi solusi masyarakat. Harus hadir dalam setiap persoalan-persoalan masyarakat, tidak boleh menghindar, apalagi apatis dan cuek,” ujarnya.

Alex juga menyinggung kebiasaan sebagian pejabat yang enggan turun langsung ke lapangan dengan dalih persoalan administratif. Sikap tersebut, kata dia, tidak dapat lagi ditoleransi dalam tata kelola pemerintahan ke depan.

“Sikap seperti itu tidak bisa ditoleransi. Saya minta pejabat meninggalkan sikap elit dan menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat,” mintanya.

Ke depan, Alex berharap birokrasi di Kabupaten Ketapang benar-benar berfungsi sebagai mesin pemerintahan dan pembangunan, bukan sekadar struktur administratif tanpa kehadiran nyata di tengah masyarakat.

“Sebab itu seluruh perangkat daerah harus sejalan dengan arah kepemimpinannya saya bersama pak Wakil Bupati Jamhuri Amir,” tambahnya.

(lim)