JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar apel bersama dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional (HDN) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan ramah tamah bersama camat dan kepala desa. Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan peran desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Upacara Hari Desa Nasional 2026 berlangsung sederhana namun khidmat. Apel ini diikuti para camat, kepala desa, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Ketapang.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah sekaligus fondasi dalam mewujudkan Ketapang yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
Ia meminta seluruh aparatur pemerintahan desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.
“Tidak kalah penting memperkuat peran desa dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat,” kata Alex.
Bupati menyampaikan bahwa kemajuan desa akan berbanding lurus dengan kemajuan Kabupaten Ketapang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus dimulai dari desa sebagai basis pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai upaya penguatan kapasitas kepemimpinan desa, Bupati turut menyinggung pelaksanaan retreat kepala desa terpilih yang sebelumnya digelar di Kompi 643.
Kegiatan tersebut bertujuan membangun karakter kepemimpinan, disiplin, kebersamaan, serta menyamakan persepsi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara itu, terkait pengelolaan keuangan, Bupati menegaskan dana desa harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.
“Pengelolaan dana desa harus terbuka dan akuntabel. Jangan sampai menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Selain itu, Bupati mendorong kepala desa untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur skala kecil seperti jalan desa dengan tingkat kerusakan ringan dapat dilakukan secara swadaya tanpa harus selalu menunggu intervensi pemerintah daerah.
Di bidang pendidikan, kepala desa diminta berperan aktif dalam mencegah anak putus sekolah melalui pendataan dan sosialisasi berbagai program pemerintah daerah.
“Seperti bantuan buku tulis dan seragam sekolah gratis serta Kartu Ketapang Pintar bagi keluarga kurang mampu,” tandasnya.
Pada sektor kesehatan, Bupati menekankan pentingnya percepatan program Open Defecation Free (ODF) sebagai fondasi desa sehat dan mandiri.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 192 desa atau 73,3 persen dari total 262 desa di Kabupaten Ketapang telah dilaunching sebagai desa ODF.
“Target saya dalam tiga tahun seluruh desa di Ketapang sudah ODF. Dalam 10 bulan, capaian kita sudah 73,3 persen. Ini modal kuat menuju desa sehat dan mandiri,” ujarnya.
Menutup amanatnya, Bupati berharap peringatan Hari Desa Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa.
“Ketapang adalah rumah besar kita semua. Rumah besar ini harus kita rawat dan bangun bersama, dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan,” pungkasnya.
(lim)
Discussion about this post