Jurnalis.co.id – Pemerintah Kota Pontianak mulai melangkah lebih strategis dalam menangani persoalan banjir. Tidak sekadar respons darurat, Pemkot kini menghitung secara rinci kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria berbasis data.
Langkah ini dinilai penting mengingat posisi geografis Pontianak sebagai kota dataran rendah yang sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas dan air laut.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari 2026, Kota Pontianak menghadapi dua kali pasang tertinggi.
Bahkan, berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketinggian air mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.
“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi masuk ke rumah warga. Ini tentu menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas warga, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat harus mengungsi,” ujarnya saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria untuk Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak, di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).
Kajian ini didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, dan dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada.
Menurut Edi, banjir dan pasang rob yang terjadi hampir setiap tahun memberikan dampak langsung terhadap infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.
Oleh karena itu, kajian aktuaria ini diharapkan mampu memetakan besaran kerugian secara komprehensif sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan mitigasi banjir yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Edi menjelaskan, selama ini Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya mitigasi jangka pendek. Mulai dari peninggian ruas jalan, pelebaran dan pemeliharaan parit primer, sekunder, dan tersier, pembersihan saluran air secara rutin, hingga penerapan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air menuju Sungai Kapuas.
Namun, kondisi topografi Pontianak yang relatif datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.
“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah juga memberi dampak terhadap pola aliran air ke Pontianak. Ini tidak bisa ditangani kota sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi berharap hasil kajian aktuaria ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait, terutama dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi pembangunan infrastruktur berskala besar.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak mempersempit saluran drainase.
“Harapan kita, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Universitas Waterloo, Prof. Stefan Steiner, menjelaskan bahwa studi ini mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder.
Metode yang digunakan mencakup survei lapangan, diskusi kelompok terarah (focus group discussions), serta konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.
“Pendekatan aktuaria memungkinkan kami menghitung risiko dan kerugian banjir secara lebih terukur, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ujar Prof. Steiner.
Menurutnya, integrasi antara pemodelan ilmiah dan realitas sosial menjadi kunci dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari riset bahaya banjir serta pelibatan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan FINCAPES dan akan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.
Melalui studi lanjutan ini, hubungan antara pemodelan ilmiah, dampak sosial-ekonomi, dan proses pengambilan keputusan publik diharapkan semakin kuat.
“Tujuan utama kami adalah menjembatani sains dengan kebijakan. Dengan memahami besaran risiko finansial secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi dan pembiayaan iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Prof. Steiner menilai Pontianak sebagai contoh penting bagi kota-kota dataran rendah di kawasan pesisir dan aliran sungai yang menghadapi ancaman serupa akibat perubahan iklim.
Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pontianak, tetapi juga dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik risiko banjir yang sejenis.
(Rdh)
Discussion about this post