JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional.
Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, melakukan audiensi dan koordinasi dengan Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mengawal berbagai usulan pembangunan yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Ketapang agar dapat terintegrasi dalam perencanaan nasional.
“Hal ini dipandang penting guna penyelarasan perencanaan pembangunan daerah, khususnya sektor infrastruktur, dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional,” kata Wakil Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Jamhuri menyampaikan sejumlah usulan strategis pembangunan infrastruktur daerah yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kelancaran sistem logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang.
“Koordinasi dengan Bappenas ini sangat penting agar perencanaan pembangunan infrastruktur di Ketapang selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan asta cita ke-3,” ungkap wabup.
“Infrastruktur yang baik akan mendorong konektivitas, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas RI, agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Ketapang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” harapnya.
(lim)
Discussion about this post