JURNALIS.co.id — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat perannya dalam mendorong tata kelola risiko di sektor pelayanan publik.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pembahasan penerapan manajemen risiko pada Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Selasa (20/01/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, hadir bersama Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Seno Winardi.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menegaskan bahwa manajemen risiko harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
Ia menjelaskan, Perumdam Tirta Khatulistiwa perlu memiliki program mitigasi risiko yang komprehensif guna mengantisipasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan program strategis.
Risiko tersebut mencakup aspek sosial, sumber daya manusia, keuangan, hingga potensi perubahan kebijakan pemerintah agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.
Selain itu, Rudy menekankan pentingnya menerjemahkan program mitigasi risiko ke dalam strategi dan rencana aksi yang terukur.
Tanpa perencanaan yang jelas dan sistematis, program strategis berisiko tidak berjalan efektif sesuai tujuan.
Dalam forum tersebut, Rudy juga menyoroti peran Perumdam Tirta Khatulistiwa yang tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan layanan air bersih, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan sistem penagihan retribusi sampah Kota Pontianak.
Ia mengingatkan agar seluruh sistem pendukung layanan tersebut dikelola secara andal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Terkait rencana pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dengan nilai investasi yang besar, Rudy meminta agar Perumdam mengantisipasi berbagai risiko sejak tahap perencanaan.
Hal ini penting agar proyek strategis tersebut tetap berada dalam ekosistem pengelolaan Perumdam.
“Program manajemen risiko Perumdam itu bukan hanya untuk internal, tapi juga untuk menopang keberhasilan Walikota dan Pemerintah Kota Pontianak,” katanya.
Ia mencontohkan, sistem penagihan retribusi sampah yang terintegrasi dengan Perumdam harus dijaga agar tidak mengalami gangguan teknis maupun keterlambatan pembaruan sistem.
“Kita juga harus menjaga akuntabilitasnya APBD Kota Pontianak, apalagi anggaran SPAL itu akan mencapai Rp1 triliun. Ini harus dimitigasi risikonya oleh Perumdam,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Rudy mengingatkan bahwa ke depan pengelolaan air limbah terintegrasi akan menjadi kebutuhan.
Oleh sebab itu, manajemen Perumdam diminta bersiap menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan agar tidak kehilangan peluang pengelolaan maupun potensi pendapatan dari sektor limbah.
“Pembangunan rumah atau ruko akan terkoneksi ke satu instalasi pengolahan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang,” pungkas Rudy.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya manajemen risiko untuk memetakan berbagai persoalan krusial di lapangan. Mulai dari ancaman intrusi air laut hingga tingginya tingkat kebocoran jaringan distribusi air bersih.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi potensi masalah sekaligus peluang. Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen,” tegas Edi.
Dari sisi operator layanan, Direktur Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Abdullah, menyampaikan bahwa kompleksitas rantai penyediaan air bersih menuntut penguatan sistem manajemen risiko secara menyeluruh, mulai dari pengambilan air baku hingga distribusi kepada pelanggan.
“Dari air baku di Sungai Kapuas hingga sampai ke pelanggan, di setiap tahapan itu ada risiko. Karena itu, kami meminta pendampingan BPKP agar risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelas Abdullah.
Melalui diskusi ini, BPKP Kalbar berharap kapabilitas manajemen risiko Perumdam Tirta Khatulistiwa terus meningkat, khususnya dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, menyusun rencana tindak pengendalian (RTP), serta memastikan keberlanjutan layanan air bersih dan pengembangan pengelolaan limbah di Kota Pontianak berjalan akuntabel dan memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi daerah.
(Den)
Discussion about this post