Jurnalis.co.id – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat kualitas layanan air bersih bagi masyarakat melalui penguatan manajemen risiko di tubuh Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa.
Langkah ini dipandang strategis di tengah meningkatnya tuntutan warga terhadap ketersediaan air bersih yang layak, berkelanjutan, dan menunjang kesehatan publik.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, meskipun Kota Pontianak dikelilingi sumber air yang melimpah, tantangan utama justru terletak pada aspek kualitas dan keberlanjutan pasokan air bersih.
Karena itu, Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko yang digelar Perumda Tirta Khatulistiwa disebut menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan layanan secara menyeluruh.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar warga kota dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan, kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi masalah sekaligus peluang perbaikan,” ujarnya usai membuka FGD, Selasa (20/1/2026).
Edi memaparkan sejumlah persoalan krusial yang perlu ditangani secara sistematis, mulai dari kualitas air baku yang terdampak intrusi air laut, kondisi pipa yang rawan bocor, hingga tingkat kebocoran jaringan yang saat ini masih berada di angka 30,6 persen.
“Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari,” tegasnya.
Selain persoalan teknis, Wali Kota juga menyoroti berbagai masalah nonteknis di lapangan, seperti pencurian air, perusakan pipa, tunggakan pelanggan, serta perilaku pemborosan penggunaan air.
Ia meminta manajemen PDAM agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, memperkuat fungsi kehumasan, serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas PUPR, terutama dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan proyek strategis lainnya, termasuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa Abdullah menjelaskan bahwa FGD manajemen risiko digelar untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih, mulai dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, sistem penyediaan air di Pontianak memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena bersumber dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak, dengan proses panjang dari pengolahan hingga distribusi ke pelanggan.
“Dari air baku, prosesnya panjang hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Di setiap tahapan itu ada risiko. Karena itu kami meminta pendampingan dari BPKP agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelasnya.
FGD manajemen risiko tersebut dilaksanakan selama beberapa hari dan dibagi berdasarkan direktorat agar pembahasan lebih fokus dan mendalam.
Abdullah menegaskan komitmen PDAM untuk menjalankan amanah Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), termasuk target peningkatan cakupan layanan hingga 100 persen.
Saat ini, cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa telah mencapai 90,6 persen dari total penduduk Kota Pontianak.
“Untuk meningkatkan cakupan, kami mengaktifkan kembali pelanggan lama yang pasif sekaligus menjaring pelanggan baru. Dengan begitu, layanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy Mahani Harahap menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan harus menjadi alat strategis dalam menjawab harapan masyarakat.
“Risiko itu adalah potensi hambatan, bisa sosial, operasional, maupun keuangan. Kalau tidak dimitigasi, program yang baik sekalipun bisa gagal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis Perumda Tirta Khatulistiwa dalam mendukung keberhasilan Pemerintah Kota Pontianak, tidak hanya melalui layanan air bersih, tetapi juga dalam pengelolaan retribusi sampah yang terintegrasi.
Selain itu, rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL) dengan nilai investasi besar dinilai perlu dimitigasi secara matang agar tetap berada dalam ekosistem Perumda.
“Ke depan, pengelolaan air limbah terintegrasi adalah keniscayaan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang,” pungkasnya.
(rdh)
Discussion about this post