BPKP Soroti Lemahnya Disiplin Anggaran, Tekankan Kualitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Jurnalis.co.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat.

Salah satu indikatornya tercermin dari masih besarnya selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah, yang berdampak pada tingginya saldo kas menganggur (idle cash) di akhir tahun anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, dalam Dialog Interaktif bertema “Refleksi 69 Tahun Pemprov Kalbar: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Pembangunan” yang digelar di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026).

Dalam pemaparannya, Rudy menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah mencerminkan lemahnya disiplin anggaran. Kondisi ini, menurutnya, berakar dari perencanaan dan penganggaran yang belum disusun secara optimal.

“Sekitar 40% rencana kegiatan dan anggaran tidak substantif dan relevan. Karenanya, program/kegiatan pemerintah daerah masih sulit untuk bisa dibilang efisien dan efektif,” tegasnya.

Selain itu, Rudy juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam merespons dinamika nasional dan global, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, daerah harus memiliki kepekaan dalam membaca kondisi darurat dan mendesak, meskipun tidak selalu diumumkan secara formal.

“Jika kita melihat arah kebijakan Presiden Prabowo saat ini, status darurat dan mendesak harus dipahami tidak selalu disampaikan secara formal,” katanya.

Ia mengungkapkan, konflik global yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera menyiapkan sistem cadangan, termasuk pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran dan akuntabel.

Tak hanya soal keuangan daerah, Rudy juga menyinggung rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Menurutnya, salah satu faktor penyebab adalah masih banyak anak muda usia sekolah yang terpaksa bekerja di sektor perkebunan sawit demi membantu ekonomi keluarga.

“Kita harus bisa membuat anak-anak muda tersebut tetap bisa sekolah, dan secara bersamaan bisa menyejahterakan keluarganya,” tegasnya.

Sebagai solusi, pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan kebijakan permodalan serta program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi para orang tua, sehingga anak-anak tidak lagi harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga.

“Tentu, program Presiden Prabowo untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda juga harus diperbanyak dan direplikasi di pelosok-pelosok oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, A. Fatoni, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memulai peningkatan kapasitas aparatur sejak awal tahun.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia aparatur.

“Penetapan target itu penting, pencapaian target juga penting, sehingga monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik. Karenanya, kapabilitas aparatur sangat penting,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa tantangan ke depan bagi aparatur pemerintah daerah adalah meningkatkan kompetensi, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi potensi utama Kalimantan Barat.

“Melalui dialog interaktif ini, saya berharap terjadi peningkatan kompetensi aparatur sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,” tutupnya.

(Den)