Jurnalis.co.id – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkomitmen menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kubu Raya Sujiwo saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (22/1/2025).
Dalam forum tersebut, Sujiwo menyampaikan sejumlah fokus utama RKPD 2027, mulai dari peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur mendasar, hingga penguatan pelayanan sosial dasar. Seluruhnya dirancang dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.
“Kegiatan ini adalah wadah kita berkonsultasi dengan masyarakat. Inilah tahapan penting sebelum APBD ditetapkan. Saya berharap setelah pembukaan ini, jangan langsung meninggalkan tempat. Karena saya ingin APBD benar-benar aspiratif dan betul-betul lahir dari bawah,” kata Sujiwo.
Sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sukiryanto, Sujiwo menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.
Bahkan, sebelum menjalankan program, ia mengaku terlebih dahulu melakukan survei untuk menangkap aspirasi publik secara langsung.
“Saya sering mengingatkan, kita ini pelayan. Sebelum melayani, kita harus tahu dulu selera tuan kita, yaitu rakyat. Kalau rakyat inginnya infrastruktur, maka itulah yang kita kerjakan,” ujarnya.
Menurut Sujiwo, membuka ruang aspirasi masyarakat menjadi kunci agar perencanaan pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan riil di lapangan.
Ia menegaskan, rancangan kerja pemerintah tetap bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan apabila terdapat kehendak publik yang kuat.
“Bisa saja rancangan itu bergeser ketika ada keinginan publik. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, ya kita ikuti,” sebutnya.
Pada kesempatan tersebut, Sujiwo juga memaparkan capaian pembangunan selama kurang lebih sepuluh bulan masa kepemimpinannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah indikator makro menunjukkan tren yang menggembirakan.
“Alhamdulillah, angka kemiskinan sudah menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sempat turun kini kembali naik. Ini bukan kerja saya sendiri, tapi kerja luar biasa seluruh perangkat daerah,” ucapnya.
Meski demikian, Sujiwo mengakui masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat penutupan pusat perbelanjaan dan perusahaan perkebunan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan pada infrastruktur ekonomi, salah satunya penyelesaian jalan poros ekonomi.
“Kami beri nama jalan poros ekonomi karena tujuan utamanya agar terjadi pergerakan ekonomi. Kalau ekonomi bergerak, peluang usaha muncul, pengangguran turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.
Di sisi lain, Sujiwo juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang terdampak pemotongan transfer dana pusat dalam jumlah signifikan.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan program prioritas.
“Kita tidak mungkin memangkas lagi program yang sudah berjalan. Solusinya adalah kerja keras, mencari strategi pembiayaan yang tepat, dan memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Melalui konsultasi publik RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap perencanaan pembangunan ke depan semakin tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Selama orientasinya kesejahteraan rakyat, saya optimis Kubu Raya akan terus melaju, melayani untuk maju,” tutup Sujiwo.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kubu Raya Rini Kurnia Solihat menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Kita sudah bersiap jauh hari untuk tahun 2027 dengan menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat,” ujar Rini.
Menurutnya, seluruh masukan yang dihimpun akan ditindaklanjuti melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di seluruh kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya. Musrenbang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26–30 Januari 2026.
“Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menargetkan pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten dapat dilakukan lebih awal. Sebagaimana arahan bupati, kita berharap Musrenbang Kabupaten sudah bisa terlaksana sebelum memasuki bulan Ramadan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait jadwal ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya penyusunan APBD yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada tiga poin utama, yakni evaluasi capaian pembangunan 2025, target pembangunan 2026, serta proyeksi arah pembangunan daerah tahun 2027.
“Jika program sudah dilaksanakan, maka usulan tahun 2027 harus bergeser ke hal lain. Namun jika belum maksimal, maka perlu kita perkuat. Inilah yang menjadi panduan diskusi kita hari ini,” tutupnya.
[Sul]
Discussion about this post