JURNALIS.co.id – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya terkait penguatan ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, penanganan sampah, serta penataan ruang kota agar lebih tertib dan nyaman.
Hal tersebut disampaikan Edi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan serta Forkopimda, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Menurut Edi, Presiden secara tegas menekankan swasembada pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak dan keluarga.
“Arahan Presiden sangat jelas. Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat menjadi fondasi pembangunan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan warga, terutama anak usia sekolah, mendapatkan asupan gizi yang layak,” ujarnya.
Selain isu pangan dan gizi, Edi menyampaikan bahwa Presiden juga memberi perhatian serius terhadap persoalan lingkungan perkotaan.
Presiden menyoroti penanganan sampah serta maraknya iklan dan spanduk yang dinilai berlebihan dan mengganggu ketertiban ruang publik.
“Presiden meminta pemerintah daerah menertibkan iklan dan spanduk agar kota lebih tertata, bersih, dan nyaman. Arahan ini memperkuat langkah kami dalam menata reklame sesuai aturan, demi keselamatan, keindahan kota, dan kepentingan masyarakat,” kata Edi.
Ia menambahkan, penataan ruang kota, termasuk reklame, merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan mengedepankan pendekatan yang tertib, terukur, dan berlandaskan regulasi daerah.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Menurut Edi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program strategis nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Edi juga menyinggung arahan Presiden terkait pengelolaan kekayaan bangsa dan daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang besar, namun manfaatnya harus dikelola secara optimal agar dirasakan langsung oleh rakyat.
“Pesan itu menjadi pengingat bagi kami di daerah untuk mengelola potensi dan aset secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diikuti oleh ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah pada tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Intinya, arahan Presiden mengajak kita tetap fokus pada hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari pangan dan gizi anak, kebersihan lingkungan, hingga penataan kota. Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti arahan tersebut secara bertahap dan konsisten, dengan melibatkan semua pihak,” pungkas Edi.
(RDH)
Discussion about this post