JURNALIS.co.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi dan memvalidasi data sektoral menjelang publikasi buku Pontianak Dalam Angka (PDA) 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (11/2/2026).
Kepala Diskominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar menyatakan, FGD tersebut merupakan upaya konsolidasi data lintas perangkat daerah agar informasi yang dipublikasikan akurat dan mencerminkan kondisi riil Kota Pontianak.
“Ini merupakan langkah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data-data sektoral yang dihasilkan dari para produsen data yang ada di Pemkot Pontianak, sebelum kita publikasikan dalam bentuk buku PDA Tahun 2026,” ungkap Syamsul pasca menghadiri FGD.
Syamsul menambahkan, fokus evaluasi mencakup data refleksi kinerja pemerintah daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, kependudukan, serta indikator kinerja lainnya.
Ia berharap proses evaluasi ini terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan substansi data publikasi.
“Kita harapkan data-data yang kita publikasikan secara luas nantinya sudah betul, valid, dan menggambarkan kondisi real yang ada di Kota Pontianak,” jelasnya.
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kota Pontianak Elsa Risfadona, yang hadir mewakili Wali Kota, menegaskan pentingnya data sebagai dasar pembangunan daerah.
Ia menyebut buku PDA menjadi rujukan utama pemerintah dalam evaluasi pembangunan dan penentuan program prioritas.
“Data ini sangat penting. Diharapkan para Produsen Data, termasuk dari instansi vertikal yang hadir dapat memberikan data yang akurat dan relevan. Sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ke depannya,” tegasnya.
Dona menjelaskan, buku PDA memuat 532 halaman dengan 11 kelompok data utama yang mencakup penduduk, geografi, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya.
Ia berharap ke depan terdapat penambahan variasi sub-data yang tetap valid untuk menunjang perencanaan pembangunan.
“Kita harapkan ada lagi penambahan variasi dari sub-sub data yang sudah ada tadi. Misalnya data kependudukan ditambahkan lagi. Mungkin ada data siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah dan sejenisnya,” terang Dona.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak Dody Saputro menekankan bahwa buku PDA memiliki peran strategis sebagai bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Data PDA juga bermanfaat bagi dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Sedangkan untuk akademisi dan masyarakat dapat menjadi rujukan penelitian atau perencanaan program maupun kegiatan,” tambahnya.
Dody mengapresiasi dukungan Pemkot Pontianak dalam pemenuhan data sektoral untuk PDA 2026.
Menurutnya, keragaman data pemerintah daerah akan memperkaya konten buku statistik daerah tersebut.
“Tidak semua data dapat dipenuhi oleh BPS. Kami fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral. Dengan ini, diharapkan data yang tersedia dari pemerintah bisa mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan data prioritas,” tutupnya.
[Rdh]
Discussion about this post