JURNALIS.co.id – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota di tengah keterbatasan lahan dan anggaran.
Hal itu disampaikannya dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
Edi menjelaskan, Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan di Kalimantan Barat.
Namun di sisi lain, kota ini menghadapi keterbatasan wilayah seluas sekitar 118 kilometer persegi, dengan kondisi geografis yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, melampaui rata-rata nasional dan provinsi.
Pertumbuhan ekonomi kota pada 2025 tercatat 5,34 persen, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga sekitar 4 persen.
Ke depan, Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi usaha.
Sektor kuliner seperti kafe, restoran, dan warung kopi dinilai menjadi motor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain ekonomi, isu lingkungan juga menjadi perhatian. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu menjadi bagian dari prioritas pembangunan, mengingat volume sampah kota telah mencapai lebih dari 370 ton per hari.
Pembangunan kota juga diarahkan pada penguatan pariwisata perkotaan berbasis budaya dan kuliner, termasuk pengembangan kawasan waterfront Sungai Kapuas serta revitalisasi kawasan heritage.
Edi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, terutama setelah pengurangan dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal kota.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Forum ini penting untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah sekaligus memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.
Ia menekankan bahwa perencanaan harus berbasis evaluasi capaian sebelumnya dan mempertimbangkan tantangan strategis daerah. Efektivitas serta efisiensi anggaran, lanjutnya, harus menjadi perhatian utama.
“Kita harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kota Pontianak, kata Bebby, berkomitmen mendukung proses perencanaan yang transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Ia berharap forum tersebut melahirkan program yang inovatif dan adaptif untuk memperkuat daya saing Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Melalui forum ini kita harapkan lahir program-program yang mampu mendorong Pontianak menjadi kota yang maju, nyaman untuk ditinggali, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(rdh)
Discussion about this post