JURNALIS.co.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya hingga sejumlah wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah memantik kemarahan publik.
Antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Kalbar menjadi pemandangan sehari-hari menjelang Idulfitri, sementara sebagian warga terpaksa pulang dengan tangan kosong.
Situasi ini dinilai bukan sekadar gangguan distribusi biasa, melainkan kegagalan serius dalam manajemen penjualan dan pengendalian pasokan oleh Pertamina.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin SH MH, melontarkan kritik keras. Ia menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya antisipasi dan buruknya tata kelola distribusi BBM di tingkat regional.
“Ini bukan soal keterlambatan biasa. Ini kegagalan sistemik. Masyarakat dibuat panik, antre berjam-jam, bahkan ada yang tidak kebagian. Ini bukti manajemen penjualan BBM tidak berjalan dengan baik,” tegas Satarudin, pada Jumat 20 Maret 2026.
Menurut Satarudin yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak ini, lonjakan kebutuhan BBM menjelang lebaran seharusnya sudah menjadi pola tahunan yang dapat diprediksi. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, pasokan tersendat, distribusi tidak merata, dan pengawasan lemah sehingga membuka celah praktik penimbunan.
“Setiap tahun kita bicara hal yang sama. Artinya tidak ada evaluasi serius. Kalau begini terus, rakyat yang jadi korban,” ungkapnya.
Satarudin juga menyoroti minimnya langkah konkret dari pihak Pertamina dalam mengendalikan distribusi di tengah meningkatnya permintaan. Ia menyebut, kondisi ini diperparah oleh aksi spekulan yang membeli BBM dalam jumlah besar untuk ditimbun.
![](https://jurnalis.co.id/wp-content/uploads/2026/08/PT-Well-Harvest-Winning-Alumina-Refinery.png")
“Kalau pengawasan kuat, praktik penimbunan tidak akan merajalela. Ini menunjukkan ada kelonggaran yang tidak seharusnya terjadi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia secara terbuka mendesak pertanggungjawaban di level pimpinan. Satarudin meminta General Manager Pertamina wilayah Kalimantan Barat untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kekacauan yang terjadi.
“Kalau tidak mampu mengelola distribusi di momen krusial seperti ini, lebih baik mundur. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan sekadar urusan bisnis,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat dan Kementerian BUMN untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Pertamina di daerah, termasuk memastikan adanya langkah cepat untuk menormalkan pasokan BBM sebelum hari raya.
Di sisi lain, masyarakat berharap kondisi ini segera teratasi. Banyak warga mengeluhkan aktivitas harian terganggu, mulai dari pekerja transportasi hingga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
“Jangan sampai setiap menjelang lebaran rakyat selalu dihantui krisis yang sama. Ini harus jadi titik balik perbaikan, bukan sekadar janji,” pungkasnya. ***
(R/Ndi)
Discussion about this post