Jurnalis.co.id – Pemerintah Kota Pontianak menjadikan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan forum ini tidak hanya sekadar meninjau pelaksanaan program tahun 2025 dan 2026. Tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun program strategis untuk tahun 2027.
“Musrenbang ini menjadi ajang evaluasi sekaligus perencanaan. Supaya pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil nyata,” kata Edi Kamtono usai membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Sultan Syarif Alkadrie (SSA), Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah capaian pembangunan Kota Pontianak patut diapresiasi. Di antaranya, penilaian pelayanan publik yang berhasil menembus delapan besar nasional serta nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK yang mencapai angka 91. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan dan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Selain itu, pada periode kedua kepemimpinannya, pemerintah kota juga menghadapi kebijakan efisiensi serta penurunan dana transfer daerah. Regulasi pusat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, turut memengaruhi pendapatan daerah. Termasuk penurunan pajak parkir dan pembebasan retribusi rumah kos.
“Pendapatan dari sektor parkir mengalami penurunan signifikan. Salah satu contohnya di Mega Mall Pontianak, yang kini hanya menyumbang sekitar Rp166 juta per bulan, dari sebelumnya di atas Rp300 juta,” jelasnya.
Di sektor transportasi, pertumbuhan kendaraan yang pesat menjadi tantangan tersendiri. Data menunjukkan jumlah sepeda motor mencapai sekitar 844 ribu unit, kendaraan penumpang 92 ribu unit, serta kendaraan barang 46 ribu unit.
“Kondisi ini tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang terbatas, sehingga memicu kemacetan di sejumlah titik,” tutur Edi.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan penataan geometrik simpang pada tahun 2026, termasuk di kawasan simpang Jalan Tanjung Raya Pontianak Timur. Selain itu, usulan pembangunan flyover, duplikasi Jembatan Kapuas III, serta pengembangan outer ring road terus didorong sebagai solusi jangka panjang.
Di sisi infrastruktur, pemerintah kota berupaya meningkatkan kapasitas jalan melalui pembebasan lahan, termasuk untuk Jalan Sungai Jawi dan jalan paralel, serta rencana pembangunan bundaran di Pontianak Utara.
“Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk pelebaran jalan berstatus provinsi seperti Jalan Hasanuddin, Imam Bonjol, dan Tanjungpura,” sebutnya.
Sementara itu, dari aspek kebencanaan, Pontianak masih rentan terhadap genangan banjir. Upaya jangka pendek dilakukan dengan optimalisasi drainase, sedangkan jangka menengah melalui pengadaan pompa, termasuk pompa mobile.
“Untuk jangka panjang, direncanakan pembangunan outer ring kanal sebagai sistem pengendalian banjir terpadu,” terangnya.
Dalam pelayanan air bersih, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nipah Kuning telah beroperasi dengan kapasitas 300 liter per detik. Meski demikian, tantangan masih dihadapi terkait ketersediaan air baku saat musim kemarau akibat intrusi air laut.
Di bidang lingkungan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun tengah berjalan. Selain itu, pengelolaan sampah diarahkan pada sistem terpadu berbasis lingkungan, termasuk pengolahan menjadi kompos, bahan bakar alternatif, hingga produk turunan.
“Pemerintah Kota Pontianak juga menargetkan peralihan sistem pengelolaan sampah menuju sanitary landfill dan controlled landfill, serta meraih penghargaan Adipura,” ucapnya.
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ruang publik terus digencarkan, seperti waterfront, masjid terapung, dan taman Al-Qur’an. Rencana pembangunan Jembatan Garuda juga terus didorong melalui dukungan pemerintah pusat dan investor.
Di sektor sosial, angka kemiskinan di Kota Pontianak saat ini berada di kisaran 4 persen. Pemerintah kota berkomitmen menurunkannya melalui program pemberdayaan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
“Kita ingin Pontianak menjadi kota yang maju, sejahtera, humanis, dan mampu meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengungkapkan, dalam perencanaan menuju tahun 2027, DPRD meminta supaya pemerintah kota lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar kegiatan yang bersifat seremonial dapat dikurangi dan anggarannya dialihkan ke program yang lebih produktif.
“Fokus kita harus pada program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lugasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dinilai perlu dioptimalkan. Terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak.
“Sebagai contoh, pembangunan sarana dermaga ferry penyeberangan dapat dipercepat melalui kolaborasi pendanaan dari APBD, APBN, maupun pihak swasta,” katanya.
Satarudin juga mendorong OPD untuk aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memperjuangkan program-program strategis bagi Kota Pontianak. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum Musrenbang sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kota Pontianak yang maju, berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
“Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat adalah kunci utama pembangunan yang berkualitas,” cetusnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menekankan pentingnya penguatan fondasi transformasi daerah sebagai bagian awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045, termasuk bagi Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi.
“Pembangunan di Pontianak harus dilakukan secara lebih terarah, disiplin, dan fokus pada program prioritas yang mampu menghubungkan perencanaan dengan hasil nyata,” tegasnya.
Menurut Harisson, optimisme menuju tahun 2027 didukung capaian pembangunan Kalbar sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,39 persen, melampaui target nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,97 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,9. Khusus Kota Pontianak, IPM bahkan mencapai 82,8, tertinggi di Kalbar. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,63 persen, juga lebih baik dari nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri. “Pertumbuhan harus terus dijaga supaya tetap inklusif dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” pesan Harisson.
Sekda juga menegaskan agar Musrenbang tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan forum strategis untuk menyepakati program prioritas yang benar-benar berdampak.
Dalam kondisi keterbatasan anggaran, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBD serta memperkuat sinergi dengan dunia usaha, masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Momentum Musrenbang ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat komitmen dan bekerja lebih keras demi kemajuan Kalimantan Barat,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post