Jurnalis.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan komitmen untuk memperkuat infrastruktur daerah. Dibuktikan dengan kehadiran langsung Gubernur Ria Norsan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Ketapang Tahun 2027, Kamis (9/4/2026).
Kehadiran Gubernur Ria Norsan merupakan wujud dari harmonisasi kebijakan, antara Pemprov dan Pemkab Ketapang. Terutama fokus untuk mempercepat konektivitas wilayah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo mengaku, memiliki rasa optimis setelah kehadiran Gubernur Kalbar, yang telah memberikan semangat baru bagi jajaran aparatur di daerah.
“Kehadiran Pak Gubernur sudah sangat kami nantikan. Jika tahun lalu diwakili Pak Sekda, tahun ini kehadiran beliau secara langsung, memberikan arti khusus bagi kami. Ini adalah bentuk dukungan nyata untuk pembangunan di Ketapang,” kata Alex.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah rencana peninjauan lapangan progress Pembangunan ruas jalan Ketapang menuju Kendawangan, tepatnya di titik Desa Sungai Nanjung, oleh Gubernur Norsan.
Alex bilang, wilayah ini merupakan jalur strategis yang selama ini cukup viral, dan menjadi perhatian serius masyarakat, karena dampaknya terhadap mobilitas dan logistik.
“Sinergi ini adalah kunci untuk mewujudkan visi Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan proyek-proyek strategis di tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” harap Alex.
Ia berpandangan, membangun dari pinggiran, Musrenbang RKPD 2027 ini bukan sekadar agenda rutin. Melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi menjangkau pelosok desa.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan penuh dari Bapak Gubernur melalui sinkronisasi anggaran dan program akan mempercepat impian tersebut,” gugahnya.
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan, dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif di tengah dinamika global dan keterbatasan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu menyusun perencanaan yang strategis, adaptif, dan terukur. Dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Norsan.
Norsan mengklaim, capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,16 persen, serta IPM yang meningkat menjadi 72,09.
Meski begitu, Norsan mengingatkan, masih ada tantangan, khususnya pada sektor pendidikan. “Masih terdapat sekitar 25 persen masyarakat yang belum menamatkan pendidikan tingkat SMA. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi fokus kebijakan ke depan,” lugasnya.
Terakhir, Norsan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha. (*)
Discussion about this post