JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul lonjakan signifikan titik panas pada awal tahun 2026.
Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang digelar di Balai Petitih, Kamis (16/04/2026).
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa kondisi karhutla di awal tahun ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Berdasarkan data, luas karhutla periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 10.601,85 hektare, meningkat drastis hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 470,09 hektare.
Selain itu, data BRIN mencatat sebanyak 5.273 titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat hingga Maret 2026.
“Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua. Upaya pengendalian karhutla tidak boleh lengah sedikit pun. Diperlukan langkah yang terintegrasi, responsif, dan berbasis mitigasi risiko sejak dini,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Nomor 97/BPBD/2026 yang berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Kebijakan ini diambil mengingat karakteristik wilayah Kalbar yang didominasi kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar.
Berbagai upaya strategis terus diperkuat, di antaranya pembentukan Komando Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api. Selain itu, Pemprov Kalbar juga telah mengusulkan bantuan helikopter patroli dan water bombing kepada BNPB.
Langkah lainnya meliputi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 14–18 April 2026 guna mengantisipasi potensi kekeringan, serta penegakan hukum melalui penyegelan dua lokasi di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan di Kalimantan Barat pada periode Juli hingga Agustus 2026 diperkirakan berada pada kategori di bawah normal, dengan puncak kemunculan titik panas diprediksi terjadi pada Agustus hingga September.
“Kami berharap melalui rakor ini terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan agar penanganan karhutla di Kalbar dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta jajaran Forkopimda dan instansi vertikal lainnya. (*/r)
Discussion about this post