Jurnalis.co.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, memulai Kick Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Ketapang, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Bupati Ketapang ini menjadi langkah awal untuk pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Ketapang.
Program tersebut untuk mempercepat pembangunan sanitasi permukiman melalui penguatan perencanaan, peningkatan akses layanan sanitasi, serta pembentukan sistem sanitasi yang berkelanjutan.
Repalianto menyatakan, Kick Off Meeting sangat penting untuk menyatukan persepsi seluruh pihak yang terlibat, supaya pembangunan sanitasi dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Mengintegrasikan dokumen perencanaan sanitasi daerah atau Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target sanitasi yang berkelanjutan,” ucap Repalianto.
Ia menambahkan, Program PPSP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sanitasi. Tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan layanan sanitasi di Masyarakat. Selain itu mendorong percepatan sanitasi dengan menciptakan enabling environment.
“Termasuk mengimplementasikan dokumen perencanaan sanitasi daerah. Meningkatkan akses layanan sanitasi serta membentuk layanan sanitasi yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Menurut Replianto, program tersebut juga memperkuat peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota melalui mekanisme pendampingan yang dilakukan secara berjenjang.
Saat ini, Kabupaten Ketapang telah masuk dalam pendampingan Milestone 4 (M4), yang berarti telah berhasil menyelesaikan Milestone Implementasi 1 (M1) hingga Milestone Implementasi 3 (M3) pada tahun 2025.
“Status Milestone 4 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ketapang telah menyelesaikan tahapan implementasi sebelumnya dengan baik. Ini menjadi dasar penting untuk melanjutkan pembangunan sanitasi yang lebih terarah dan berkelanjutan,” lugasnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang, kata Replianto, terus melakukan langkah-langkah strategis melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pembiayaan pembangunan sanitasi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para camat, kepala desa, dan seluruh jajaran pemerintah desa yang telah menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan sanitasi di wilayah masing-masing.
Tercatat, 16 kecamatan dan 53 desa telah mengalokasikan anggaran untuk program sanitasi melalui APBDes Tahun 2025. Sementara pada Tahun 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 19 kecamatan dan 83 desa.
Replianto mengucapkan terima kasih kepada camat, kepala desa, dan seluruh jajaran, yang telah mengalokasikan anggaran untuk program sanitasi. “Mereka telah menunjukkan komitmen yang sama,” ucapnya.
Menurut Replianto, dukungan anggaran dari pemerintah desa menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sanitasi telah menjadi perhatian bersama.
“Ini juga bentuk komitmen nyata dari pemerintah desa. Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan,” demikian Replianto. (Lim)
Discussion about this post