JURNALIS.co.id — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kalimantan Barat tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai refleksi sekaligus pijakan untuk menegaskan arah besar pembangunan pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Mengusung semangat pemerataan dan inklusivitas, Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan komitmennya bahwa pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat—tanpa terkecuali.
Dalam berbagai kesempatan peringatan Hardiknas 2026, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan IPM, Ia menyebut, keberhasilan pembangunan Kalbar ke depan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang hari ini sedang dipersiapkan melalui berbagai kebijakan pendidikan.
“Hardiknas ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak Kalimantan Barat yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan,” ujar Norsan.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam satu tahun terakhir, berbagai program strategis mulai dijalankan secara simultan. Mulai dari bantuan pendidikan, pembangunan sekolah, hingga inovasi program alternatif bagi masyarakat kurang mampu. Di awal masa kepemimpinannya, Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, langsung mengakselerasi program bantuan pendidikan.
Program Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) diluncurkan sejak 100 hari kerja, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp210 miliar. Dalam implementasinya, bantuan ini disalurkan secara bertahap yakni Triwulan I sebanyak 160.391 siswa, Triwulan II sebanyak 168.718 siswa dan untuk Triwulan III sebanyak 154.996 siswa. Secara kumulatif, hingga triwulan III 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 484.105 pelajar SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di seluruh Kalimantan Barat. Jika ditarik lebih spesifik pada penerima aktif, sekitar 113 ribu siswa menjadi penerima langsung bantuan dalam skema berjalan.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah keberanian membuka bantuan ke sekolah swasta. Sebelumnya, banyak kebijakan pendidikan cenderung berpusat pada sekolah negeri. Kini, pendekatan itu mulai bergeser.
Kebijakan ini berdampak langsung di berbagai wilayah. Di Kota Pontianak, sekolah swasta mulai mendapatkan ruang yang lebih setara. Di Kabupaten Kubu Raya, bantuan membantu keluarga prasejahtera mempertahankan anak tetap sekolah. Di Kabupaten Sintang dan Ketapang, program ini menjadi penahan laju putus sekolah. Sementara di Kapuas Hulu, akses pendidikan di wilayah perbatasan mulai diperkuat.
Selain bantuan langsung, pembangunan fisik pendidikan juga berjalan paralel. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Gubernur Norsan meresmikan 11 sekolah baru SMA dan SMK yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
Langkah ini menjawab persoalan klasik yakni akses geografis. Dalam satu kasus di wilayah kepulauan, siswa sebelumnya harus menempuh perjalanan laut hingga dua jam untuk bersekolah. Kini, sekolah dibangun lebih dekat, bahkan dilengkapi asrama.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian. Sepanjang 2025, sebanyak 52 sekolah (38 SMA, 4 SLB dan 38 SMK) mendapat program rehabilitasi dan revitalisasi. Program ini menyasar sekolah dengan kondisi rusak sedang hingga berat, bahkan memungkinkan pembangunan baru jika diperlukan.
Peninjauan langsung juga dilakukan oleh Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan di sejumlah sekolah. Selain meninjau SMK di wilayah Rasau, Kabupaten Kubu Raya, ia juga mengunjungi SMA di Batu Ampar untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah pesisir.
Dalam kunjungan tersebut, Krisantus menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
“Kami ingin memastikan sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan terpencil juga mendapatkan perhatian yang sama, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Terkait pendidikan vokasi, ia kembali menekankan pentingnya keterkaitan dengan dunia kerja.
“Kami ingin SMK di Kalimantan Barat benar-benar menghasilkan lulusan yang siap kerja. Artinya, fasilitas praktik harus memadai, kurikulum harus link and match dengan industri, dan siswa harus punya keterampilan yang bisa langsung digunakan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diiringi peningkatan mutu pembelajaran.
“Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tapi kualitas pembelajarannya belum maksimal. Ini yang didorong bersama,” tegasnya.
Salah satu inovasi paling menonjol adalah pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem, menyediakan pendidikan gratis, serta menggunakan sistem berasrama.
Di tahap awal, program ini menampung sekitar ±20–25 siswa SD, ±20–25 siswa SMP dan ±40–50 siswa SMA. Sekolah ini menjadi “jalan kedua” bagi mereka yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal.
Jika Sekolah Rakyat menyasar kelompok rentan, maka Sekolah Unggul Garuda menjadi sisi lain dari strategi: mencetak talenta unggul. Keduanya mempunyai misi yang sama, mencetak SDM yang berkualitas
Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama tingkat SMA dengan standar tinggi setara sekolah taruna, di mana seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara. Di Kabupaten Mempawah, lahan seluas ±24 hektare telah disiapkan untuk pembangunan sekolah ini.
“Sekolah Unggul Garuda akan memperkuat ekosistem pendidikan dan kualitas SDM Kalbar,” ujar Norsan.
Upaya di sektor pendidikan mulai tercermin dalam indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada tahun 2024 berada di angka 71,19 dan tahun 2025 berhasil mencapai 72,09.
Memasuki 2026, Pemprov Kalbar menargetkan peningkatan penerima bantuan menjadi sekitar 130 ribu siswa, perluasan bantuan ke sekolah swasta, penguatan vokasi berbasis kerja, serta penurunan angka putus sekolah.
Selain jalur formal, Gubernur Ria Norsan juga mendorong optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai strategi peningkatan kualitas SDM, khususnya bagi masyarakat usia produktif yang belum menyelesaikan pendidikan.
“Kami ingin perusahaan-perusahaan di Kalimantan Barat ikut berperan aktif. Karyawan yang belum tamat sekolah harus difasilitasi melalui PKBM,” tegas Norsan.
Di sisi lain, akselerasi peningkatan kualitas SDM juga didorong melalui program Internet Rakyat, yang bertujuan memperluas akses informasi dan pembelajaran bagi masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan konektivitas.
“Dengan akses internet yang merata, masyarakat bisa belajar dari mana saja. Ini penting untuk meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh,” tambahnya.
Program ini dinilai menjadi pelengkap penting, karena pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan juga terbuka melalui akses digital.
Jika dirangkum, arah kebijakan pendidikan Kalimantan Barat saat ini bertumpu pada dua strategi besar. Pertama, ekspansi akses melalui beasiswa masif, pembangunan sekolah baru, dan pengembangan sekolah unggulan. Kedua, peningkatan kualitas bertahap melalui rehabilitasi sekolah, penguatan vokasi, Sekolah Rakyat, optimalisasi PKBM, serta dukungan digital melalui Internet Rakyat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada generasi usia sekolah, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.
Dalam satu tahun pertama, kepemimpinan Ria Norsan – Krisantus Kurniawan memang belum sepenuhnya mengubah wajah pendidikan Kalimantan Barat secara total. Namun arah yang dibangun mulai terlihat jelas.
Dari wilayah pesisir Batu Ampar, ruang kelas sederhana Sekolah Rakyat, hingga akses digital melalui Internet Rakyat—semuanya berada dalam satu garis besar: membuka akses seluas-luasnya, sambil menyiapkan kualitas untuk masa depan.
Dan bagi ribuan siswa serta masyarakat yang kini kembali mendapatkan akses pendidikan, momentum Hardiknas 2026 bukan sekadar peringatan tahunan—melainkan simbol bahwa negara hadir, dan masa depan masih terbuka lebar. (*/r)
Discussion about this post