Jurnalis.co.id – Proyek Jasa Kontruksi lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 3 Ketapang senilai Rp 398.299.910 milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dianggap berlebihan.
Pasalnya, proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini hanya menghasilkan dua unit perumahan WC, satu sumur dan satu unit menara tandon air. Pelaksananya, CV Heroa Istiqomah.
Ketidaksesuaian mata anggaran dengan fisik bangunan itu terungkap setelah Wakil Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Ketapang, Ujang Yandi memantau langsung hasil pekerjaan poyek tersebut pada Senin (4/5/2026).
Yandi berpendapat, nilai anggaran dengan hasil pekerjaan sangat janggal dan tidak wajar. Mestinya, anggaran yang sangat besar juga menghasilkan pembangunan sepadan.
“Ini anggarannya luar biasa, hampir Rp 400 juta. Sementara hasil pekerjaan hanya dua unit WC dan satu paket sumur. Apalagi sumur pun tidak selesai dikerjakan,” kritik Yandi, Selasa (5/5/2026).
Yandi berpandangan, perencanaan proyek tersebut tidak dilakukan secara matang oleh instansi. Bahkan ia menduga, ada kesan kesengajaan mark-up anggaran.
“Jika yang dibangun hanya WC dan sumur, sedangkan anggaran mencapai Rp 400 juta, sangat tidak masuk akal. Perkiraan saya, kalau hanya itu yang dibangun, maksimal hanya menghabiskan Rp 150 juta,” sebutnya.
Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan sangat penting dan perlu didukung semua pihak. Namun bukan berarti pembangunan itu menjadi objek untuk mencari keuntungan.
“Kita sangat mendukung pembangunan sarana pendidikan. Tapi paling penting, pembangunannya harus proporsional. Kalau yang ada ini, sangat tidak wajar. Itu seharga dua unit BTN,” cetusnya.
Melihat kondisi itu, Yandi berencana melaporkan dugaan mark-up anggaran pekerjaan tersebut ke aparat penegak hukum. Tujuannya supaua semua transparan, apalagi menyangkut uang negara.
“Kalau melihat nilai anggaran dan hasil yang dikerjakan, saya menduga ada mark-up. Untuk mengetahui persis seperti apa prosesnya, saya akan membuat laporan ke APH,” ancamnya.
Proyek tesebut dikerjakan kontraktor asal Kabupaten Ketapang, Israk. Sesuai SPK, pekerjaan dilaksanakan pada Desember 2025 itu sudah selesai dikerjakan.
Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Israk membenarkan, jika dirinya yang mengerjakan proyek. Tetapi ia tak merinci item pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Dia meminta awak media menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait item-item pekejaan yang sudah selesai dikerjakan perusahaannya.
“Iya (mengerjakan-red). Apa permasalahannya. Soal apa yang dikerjakan, konfirmasi saja ke Dinas masalah itu,” jawab Israk. (Lim)
Discussion about this post