Jurnalis.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menciptakan masalah hingga 2026 ini. Kali ini persoalannya, investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Terdalam, Terjauh dan Terpencil (3T) belum dibayar.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Para investor dapur MBG 3T merasa ‘dijebak’ pemerintah. Karena hingga hari ini, mereka belum menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat. Padahal, bangunan dapur MBG 3T sudah rampung dibangun.
“Akibat masalah ini, kami masih menyisakan utang dengan tukang dan toko bangunan belum dibayar,” keluh Olai, salah satu pelaksana pembangunan dapur MBG 3T di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (6/5/2026).
Olai mengaku, ia menangani pembangunan lima dapur MBG 3T dan sudah selesai semuanya. Hingga detik ini, pihaknya masih menunggu pembayaran dari BGN Pusat.
“Perjanjian sesuai kontrak, ketika dapur MBG 3T selesai dibangun akan langsung dibayar. Tahu-tahunya, petunjuk teknis berubah, menggunakan sistem sewa. Menunggu dapur MBG 3T ini beroperasi baru kami dibayar. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang, kapan MBG 3T ini berlajan,” kesalnya.
Olai pun menceritakan awal mula mengerjakan dapur MBG 3T tersebut. Ia diminta langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi.
“Sehingga kami pun membangunnya sesuai dengan permintaan dan siap pakai. Namun di perjalanan, juknis berubah. Pembayaran harus menggunakan sistem sewa,” sesalnya.
Olai merasa sangat kecewa dengan sistem pembayaran tersebut. Apabila ia tahu sejak awal, jika pembangunan dapur MBG 3T menggunakan sistem sewa, tentu ia tidak akan mengambil pekerjaan.
“Saya sudah kehabisan uang membangun dapur MBG 3T. Kurang lebih Rp850 juta,” ungkapnya.
Mengapa Olai merasa dijebak? Karena awal perjanjian, ia hanya diminta untuk membangun dapur MBG 3T saja. Namun dalam perjalanan waktu, malah diminta untuk menyiapkan segala fasilitas. Supaya dapur MBG 3T ini bisa berjalan.
“Sekarang pembangunan dan segala fasilitas dapur MBG 3T yang saya kerjakan sudah lengkap semua. Namun belum ada titik terang terkait pembayarannya,” keluhnya.
Selain Olai, ada juga Kahar sebagai pelaksana pembangunan dapur MBG 3T di Kapuas Hulu. Ia menyampaikan, bahwa juga membangun dapur MBG 3T, dan hingga hari ini belum dibayar oleh BGN.
“Kontrak dengan BGN itu hanya sebatas pembangunan dapur saja, tidak termasuk dengan fasilitasnya. Tapi juknis berubah, kita juga diminta untuk menyiapkan segala fasilitasnya,” beber Kahar.
Karena terlanjur membangun, Kahar memutuskan untuk mengadakan fasilitas dapur MBG 3T tersebut. Tapi setelahnya, masih juga belum ada titik terang untuk pembayaran pembangunan dapur MBG 3T ini.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Kapuas Hulu, Sukardi menyampaikan, belum dibayarnya pelaksana pembangunan dapur MBG 3T ini karena ada perubahan regulasi.
“Memang, awalnya untuk pembangunan dapur MBG 3T diintruksikan oleh pemerintah pusat dibayar dimuka. Kemudian baru berjalan beberapa bulan, ada perubahan lagi, akan dibayar 40 persen. Masuk tahun 2026 ini, ada perubahan sistem pembayaran. Yakni dengan sistem sewa perhari,” jelas Sukardi.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kapuas Hulu ini menerangkan, perubahan pembayaran dapur MBG 3T ini tidak lagi mengacu kepada pembangunan dapurnya saja. Melainkan harus melengkapi segala fasilitas dapur yang ada.
“Sehingga pembayaran untuk pembangunan dapur MBG 3T, setelah program ini berjalan,” tutup Sukardi. (Opik)
Discussion about this post