JURNALIS.co.id – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan menunjukkan performa pembangunan yang stabil dan progresif sepanjang periode 2025 hingga awal 2026. Meski dihadapkan pada tantangan-tantangan yang ada, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap berinovasi dalam menggerakan roda pemerintahan yang dinahkodainya.
Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Terbaik I Tingkat Provinsi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026, dan Terbaik I Tingkat Provinsi pada kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan, yang diterima langsung oleh Gubernur Ria Norsan pada ajang “Awarding” Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026, dan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dipusatkan di Platinum Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (05/05/2026) malam.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak menerapkan sistem otonomi penuh atau desentralisasi penuh, melainkan sistem yang ia sebut sebagai “semi-otonomi” atau partly decentralized system.
“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” ujar Mendagri.
Mendagri merinci beberapa instrumen krusial yang digunakan Kemendagri dalam membina daerah melalui review APBD, di mana pusat memiliki kewenangan untuk menolak APBD provinsi jika tidak sesuai aturan atau tidak mengakomodasi program strategis nasional.”Terutama terkait inflasi, pengawasan, kita juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi, salah satunya dalam pengendalian inflasi,” pungkasnya.
Menyikapi keberhasilan ini, Gubernur Ria Norsan menyatakan bahwa pencapaian ini bukan sekadar prestasi di atas kertas, melainkan hasil kerja keras dan kerja nyata bersama.
“Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu keberhasilan paling mencolok adalah pengendalian inflasi. Pada tahun 2025, angka inflasi Kalbar berada di posisi sangat rendah, yakni 1,85% atau berada dalam zona hijau. Meski pada awal 2026 terjadi kenaikan di kisaran 3,0% – 3,3%, hal ini dinilai sebagai fenomena musiman akibat perayaan hari besar seperti Nataru, Ramadhan, Idul Fitri, Imlek, dan Cap Go Meh.
“Untuk menjaga daya beli tetap stabil, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan langkah-langkah konkret, antara lain penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh kabupaten/kota, kemudian operasi pasar dan percepatan distribusi beras SPHP, dan monitoring harga secara langsung oleh kepala daerah ke pasar-pasar rakyat, serta penguatan logistik pangan melalui kolaborasi dengan Bulog dan Bapanas,” ungkap Norsan.
Norsan menjelaskan, keberhasilan mengendalikan inflasi ini menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, yang secara langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“Ekonomi Kalimantan Barat tercatat tumbuh positif dari 5,00% pada tahun 2024 menjadi 5,59% di tahun 2025, dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5% pada tahun 2026. Peningkatan ini didorong oleh geliat investasi dan sektor UMKM yang mulai bertransformasi ke arah digital. Data menunjukkan lonjakan signifikan pada indikator ekonomi digital: Penggunaan QRIS naik 76%, Transaksi e-commerce tumbuh 33,82%, Kredit UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,67%,” ujarnya.
Norsan juga menambahkan, melalui konsep entrepreneur government, pemerintah tidak lagi sekadar menjadi regulator, melainkan penggerak ekonomi dengan mencari sumber pembiayaan inovatif non-APBD ( creative financing) dan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta serta perbankan. Di sektor sosial, angka kemiskinan terus menunjukkan tren menurun dari 6,25% pada 2024 menjadi 6,16% pada 2025.
“Pemprov fokus pada pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal untuk memastikan akses pangan yang terjangkau bagi warga rentan,” jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan, meski indikator makro lainnya membaik, sektor ketenagakerjaan masih menjadi catatan strategis. Angka pengangguran tercatat stagnan di kisaran 4,23% pada 2025.
“Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja informal,” bebernya.
Dalam pernyataannya, Ria Norsan menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, dimana inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan tingkat kemiskinan terus menurun.
“Tantangan kita ke depan adalah memastikan pertumbuhan ini mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, agar masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” jelasnya.
Meski meraih prestasi di tingkat provinsi, pemerintah tidak ingin berpuas diri. Pesan kuat disampaikan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Kalimantan Barat yang belum berhasil meraih penghargaan.
“Saya mengimbau dan mengajak agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terus melahirkan inovasi-inovasi kreatif, khususnya dalam tiga sektor utama pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi lokal, kemudian penurunan Angka kemiskinan dan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, menumbuhkan entrepreneur government tata kelola keuangan yang lebih sehat dan efektif,” timpalnya. (*/r)
Discussion about this post