Jurnalis.co.id – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan risiko gangguan di jalur-jalur pelayaran global utama, khususnya Selat Hormuz, perhatian global kini semakin tertuju pada stabilitas dan reliabilitas Selat Malaka, yang menurut para analis tetap relatif stabil dan terkelola dengan baik.
Para analis menjelaskan, meskipun Selat Hormuz berfungsi sebagai rute ekspor energi yang krusial, Selat Malaka berperan sebagai arteri perdagangan global yang lebih luas. Karena menghubungkan kawasan-kawasan ekonomi utama. Termasuk Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.
Selat Malaka menangani lebih dari 102.500 transit kapal pada 2025. Data itu mencakup sekitar 22 persen perdagangan maritim global dan tetap menjadi salah satu chokepoint transit minyak terbesar di dunia. Dengan volume pengangkutan mencapai 23,2 juta barel per hari atau sekitar 29 persen dari total aliran minyak global via jalur laut.
Menurut Julia Roknifard, seorang dosen senior di Taylor’s University, gangguan pada rute-rute maritim vital seperti Selat Hormuz telah menunjukkan betapa cepatnya rantai pasokan global dapat terdampak. Apalagi mengingat peran rute-rute tersebut yang tidak hanya mengangkut minyak dan gas. Tetapi juga berbagai input industri utama, seperti pupuk, sulfur, dan helium.
Roknifard menekankan, bahwa dampaknya akan jauh lebih besar jika gangguan serupa terjadi di Selat Malaka. “Selat Malaka menangani volume perdagangan dan aliran energi yang lebih besar secara keseluruhan, membuatnya secara fundamental lebih penting bagi dinamika perdagangan global,” ujar Roknifard.
Dari perspektif struktural, Selat Malaka beroperasi di bawah tata kelola dan kerangka risiko yang secara fundamental berbeda dibandingkan dengan Selat Hormuz. Sehingga memberikan lingkungan yang lebih terprediksi bagi perdagangan global meski memiliki kepentingan strategis, papar TA Securities dalam sebuah laporan.
Lembaga penelitian TA Securities menjelaskan, Selat Malaka diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), sebagai selat internasional dengan jaminan lintas transit. Untuk memastikan tidak ada satu negara pun yang dapat memblokade, melarang, atau memungut biaya terhadap lalu lintas pelayaran.
Kerangka kerja legal ini memberikan kesinambungan dan prediktabilitas bagi rantai pasokan global. Sementara pengawasan operasional dikelola bersama oleh negara-negara di kawasan tersebut melalui sistem terkoordinasi untuk keselamatan, navigasi, dan keamanan maritim.
“Hasilnya, meskipun risiko chokepoint tetap ada, terutama akibat kepadatan, kecelakaan, dan kendala fisik, risiko-risiko tersebut sebagian besar bersifat teknis dan dapat dikelola. Bukan disebabkan oleh tekanan strategis atau politis,” sebut TA Securities.
Sebaliknya, Selat Hormuz bercirikan kontrol terpusat dan sensitivitas geopolitik. Di mana, ketegangan dapat berdampak lebih langsung pada guncangan pasokan global. Sehingga menjadikannya chokepoint yang lebih volatil, tutur lembaga riset tersebut.
Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua rute ini tetap krusial bagi aliran energi dan perdagangan global, dengan risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor mendasar yang berbeda. Yaitu faktor operasional di Malaka dan faktor geopolitik di Hormuz.
Saat ini, risiko utama yang dihadapi Selat Malaka terletak pada ketertiban keselamatan maritim dan tantangan efisiensi lalu lintas yang disebabkan oleh tingginya kepadatan pelayaran di jalur tersebut. Sebagaimana menurut para analis.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap risiko keamanan maritim, Selat Malaka kini semakin dipandang tidak hanya sebagai rute perdagangan yang krusial. Tetapi juga sebagai titik fokus dalam perencanaan geopolitik dan ekonomi jangka panjang.
Ke depannya, Roknifard mengutarakan harapan tentang kerja sama regional yang lebih mendalam, dengan mengatakan bahwa hubungan yang semakin erat dapat membantu meredam risiko eksternal, meningkatkan ketahanan regional, dan menjamin kelancaran arus navigasi yang berkelanjutan di selat tersebut.
“Negara-negara di kawasan tersebut diharapkan akan terus memperkuat koordinasi dan mendorong kerja sama pragmatis agar semua pihak dapat memperoleh manfaat dari kesepakatan yang saling menguntungkan,” tuturnya. (dis/Xinhua)
Discussion about this post