Jurnalis.co.id – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyatakan berkomitmen untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya berjalan tanpa insiden keracunan.
Bahkan, Sujiwo menargetkan ‘Zero Keracunan’ di Kubu Raya. Hal ini juga menjadi fokus pembahasan pada pertemuan dengan para otoritas terkait, yang direncanakan bakal digelar pada Selasa (12/5/2026).
“Besok kita akan melibatkan semua pihak yang berkorelasi dengan program strategis nasional. Baik MBG dan lainnya, supaya mendapatkan dampak positif. Salah satunya meminimalisir dampak negatif di program MBG ini,” tegas Bupati Sujiwo saat pertemuan persiapan di ruang kerjanya bersama Tim Ahli Direktorat PPM, Senin (11/5/2026).
Sujiwo bilang, keberhasilan program MBG sebagai niat mulia Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar operasional dan prosedur.
“Selama standar operasional dan pemenuhan persyaratan itu dipenuhi. Maka sebenarnya tidak akan berdampak negatif sedikit pun. Yang jadi persoalan inikan, ada oknum-oknum,” ucapnya.
Sujiwo lantas meminta Satgas MBG Kubu Raya yang dipimpin Sekretaris Daerah Yusran Anizam untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan kepercayaan. Baik pemilik dapur, SPPG, maupun pihak lainnya.
“Kita berharap, ada sinyal positif dari Badan Gizi Nasional, supaya seluruh Satgas di Indonesia bisa mengambil langkah tegas,” lugasnya.
Dalam pertemuan itu, Sujiwo mengusulkan supaya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi pihak yang langsung menandatangani kerja sama dengan dapur MBG atau SPPG.
Tujuannya, memotong rantai pasok yang Panjang. Sehingga petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang tergabung dalam KDMP bisa langsung terhubung dengan pasar MBG.
“Jadi nanti yang langsung tanda tangan kerjasama KDMP dengan dapur-dapur, dengan SPPG, ini KDMP. Di situ ada kelompok tani, ada UMKM, para petani, ini langsung menjadi anggotanya KDMP,” sarannya.
Sujiwo menyampaikan, menyebut skema tersebut merupakan simbiosis mutualis yang sejalan dengan cita-cita Presiden untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan program strategis nasional berjalan.
Jiwo sapaan akrabnya, kemudian menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk bergerak sesuai bidangnya.
“Dinas Perikanan mendorong budidaya keramba apung dan kolam. Dinas Pertanian menghidupkan kembali kelompok tani untuk menanam sayur. Sementara Dinas Peternakan fokus pada pasokan daging ayam dan sapi,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam menyampaikan, saat ini terdapat 73 dapur MBG mandiri di Kubu Raya. Sebagian besar, sudah beroperasi. Delapan dapur lainnya ditangguhkan sementara untuk perbaikan pemenuhan standar SOP.
“Insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa selesai dan bisa beroperasi kembali. Karena ini ditunggu oleh anak-anak kita semua,” ujar Yusran.
Yusran memastikan, Pemkab siap mengamankan dan menyukseskan program MBG dan KDMP. Menurutnya, jika KDMP menjadi pemasok utama, keuntungan akan dibagi sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota.
Hal tersebut dinilai lebih efektif daripada rantai pasok berlapis yang memicu kenaikan harga dan menurunkan kualitas makanan. “Silakan bergabung ke KDMP, sesuai dengan semangat Pak Presiden untuk PSN-PSN ini,” gugahnya.
Ditempat yang sama, Tenaga Ahli Direktorat PPM, Agustinus mengapresiasi, sambutan hangat dari jajaran Pemkab Kubu Raya pada pertemuan tersebut.
“Kami berterima kasih sudah diterima oleh Bapak Bupati Kubu Raya bersama Kepala Dinas dan perwakilan dinas terkait,” kata Agustinus.
Ia menyampaikan, kegiatan inti yang akan dilaksanakan besok, adalah fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, sebagai bagian dari pembukaan proyek.
Selain itu, tim juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan. Hal ini mencakup pengawasan rantai pasok dan penerapan kebijakan nol toleransi terhadap kasus keracunan makanan.
Agustinus menambahkan, masukan dari Pemkab Kubu Raya sangat membantu dan membuka wawasan baru. Salah satunya terkait peran dalam menguatkan kerja sama antara KDMP, BUMDES, serta fungsi penyelidikan dan Dapur SPPG.
“Koordinasi lintas pihak diperlukan supaya masing-masing institusi dapat menjalankan peran secara optimal dalam mendukung program yang akan berjalan,” katanya. (Sul)
Discussion about this post