JURNALIS.co.id – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat kini berkembang menjadi gerakan besar yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menghidupkan roda ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa. Setiap harinya, program ini diperkirakan menciptakan perputaran uang mencapai lebih dari Rp16,8 miliar yang langsung mengalir ke sektor ekonomi kerakyatan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp9,37 miliar per hari dialokasikan untuk menyerap komoditas pangan lokal seperti beras, sayuran, ikan, telur, hingga susu yang diproduksi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal di Kalimantan Barat. Kondisi ini menciptakan ekosistem ekonomi baru, di mana masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam keberlangsungan program.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyukseskan Program MBG melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi dalam Penguatan Keamanan Pangan dan Cold Chain pada Rantai Pasok Program MBG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Nyoman Suryadnya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunawan, para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat, jajaran Forkopimda, pengelola BUMDes, serta pelaku UMKM.
Dalam arahannya, Gubernur Norsan menyampaikan bahwa Program MBG merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Di Kalimantan Barat, program ini telah menyasar sekitar 997.745 penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Program tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Wakil Gubernur Krisantus untuk menggerakkan ekonomi mulai dari desa.
“Program MBG yang dicetuskan oleh Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Tujuannya jelas, bagaimana gizi masyarakat kita terpenuhi, mulai dari anak sekolah hingga balita, dari pelosok desa sampai kota, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta agar seluruh kebutuhan pangan dalam program MBG dipasok oleh petani dan pelaku usaha lokal melalui BUMDes dan koperasi.
“Kita harus memperhatikan rantai pasoknya. Jangan sampai bahan pangannya berasal dari luar, padahal petani kita mampu menyediakannya. Saya meminta BUMDes dan koperasi menjadi garda terdepan dalam menyuplai kebutuhan pangan ke unit-unit pelayanan MBG. Sinergi ini akan memperkuat ekonomi kerakyatan kita,” tegasnya.
Norsan juga mengapresiasi kolaborasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung implementasi program MBG. Di Kabupaten Kubu Raya misalnya, Satuan Tugas (Satgas) MBG dipimpin langsung oleh Bupati sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mengawal program prioritas nasional tersebut.
Selain penguatan rantai pasok, rapat koordinasi tersebut juga membahas pentingnya infrastruktur cold chain atau rantai pendingin guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum dikonsumsi para siswa dan balita penerima manfaat.
“Kalau ada yang mengatakan MBG ini tidak baik, itu sangat keliru. Mari kita sukseskan bersama demi masa depan anak-anak kita. Saya berharap pertemuan hari ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana implementasi MBG di Kalimantan Barat semakin solid dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Norsan.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Nyoman Suryadnya, menegaskan bahwa efektivitas program MBG diukur dari seberapa besar manfaat yang diterima kelompok rentan serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi desa.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan kelompok rentan; mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik. Semua harus terlayani tanpa terkecuali. Dengan putaran uang yang begitu besar di Kalimantan Barat, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat di level bawah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, seluruh penyelenggara wajib menerapkan standar kualitas pangan secara ketat.
“Dalam operasionalnya, kita utamakan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), kemudian HACCP, baru setelah itu Halal. Kita ingin memastikan makanan yang dikonsumsi generasi kita benar-benar aman dan berkualitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nyoman mendorong desa-desa di Kalimantan Barat untuk mulai memetakan potensi unggulan masing-masing guna mendukung rantai pasok MBG.
“Kita libatkan masyarakat secara aktif. Misalnya, satu desa fokus pada satu komoditas tertentu, seperti pisang, sehingga dinas terkait dapat masuk memberikan dukungan teknis. Termasuk juga menggalakkan budidaya ikan di rumah-rumah warga sebagai sumber protein mandiri,” katanya.
Ia juga memperkenalkan konsep circular economy dalam pengelolaan limbah sisa produksi MBG agar memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
“Program ini harus minim limbah. Pengelolaan limbah yang baik dapat dimanfaatkan untuk pakan lele, pakan bebek, bahkan budidaya maggot. Jika dikelola dengan baik, ini bukan lagi menjadi masalah sampah, melainkan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. MBG adalah jalan kita menuju Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan penguatan sinergi antara BUMDes, koperasi, dan pelaku usaha lokal, program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi generasi masa depan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (*/r)
Discussion about this post