JURNALIS.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, di Balairung Sari DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (12/05/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius dan dihadiri 42 anggota dewan dari total 64 anggota DPRD Provinsi Kalbar. Agenda utama rapat yakni penyampaian keputusan DPRD Provinsi Kalbar terkait rekomendasi atas LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah disampaikan pada 27 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco membacakan sebanyak 18 rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan sektor kesehatan dan daya beli masyarakat, pembangunan berkelanjutan, penguatan infrastruktur ekonomi, reformasi kebijakan dan iklim investasi, peningkatan akses layanan dasar, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Soedarso.
Selain itu, DPRD juga mendorong penyelesaian polemik batas wilayah antarkabupaten maupun antarkecamatan, percepatan perbaikan jalan di Kalbar, optimalisasi pengelolaan aset daerah, penguatan saham Perseroan Bank Kalbar, peningkatan kinerja Jamkrida dan Perumda Aneka Usaha, pengelolaan sampah yang lebih optimal, percepatan operasional Pelabuhan Kijing dan Terminal Lintas Batas Entikong, serta pengoptimalan kinerja perangkat daerah.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Kalbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan yang diberikan DPRD Provinsi Kalbar melalui Pansus LKPJ. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Krisantus juga mengungkapkan bahwa Terminal Pelabuhan Kijing direncanakan mulai beroperasi tahun ini. Ia menilai keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan potensi peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah.
“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalbar. Selain itu, Pajak Alat Berat dan Pajak BBM juga akan terus ditingkatkan agar pendapatan daerah semakin optimal dan inovatif,” ungkapnya.
Wakil Gubernur berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan pembangunan Kalimantan Barat ke depan. (*/r)
Discussion about this post