JURNALIS.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat melanjutkan rangkaian kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan Koperasi untuk Penguatan Rantai Pasok dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan kunjungan lapangan dan dialog bersama gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu 13 Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua hari sebelumnya bersama Pemerintah Provsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, BGN, SPPG, BUMDes, koperasi, KDMP, UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal untuk mendukung keberlanjutan Program MBG.
Dalam kunjungan tersebut, tim berdialog langsung dengan kurang lebih 50 anggota Gapoktan yang terdiri dari petani hortikultura, pekebun buah-buahan, kelompok tani sayuran, serta pelaku usaha pangan lokal lainnya. Dialog difokuskan pada peluang dan kesiapan kapasitas pasok pangan lokal, penguatan rantai distribusi, pola kemitraan dengan SPPG, serta peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam rantai pasok MBG.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menyampaikan, Program MBG harus mampu menciptakan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, khususnya petani dan pelaku usaha desa.
“MBG tidak boleh hanya berhenti pada distribusi makanan. Program ini harus menjadi penggerak ekonomi lokal dengan memastikan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes menjadi bagian utama rantai pasok pangan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi implementasi awal dari komitmen bersama yang mengemuka dalam forum sebelumnya, yaitu prioritas penggunaan bahan pangan dari ekosistem ekonomi lokal SPPG sepanjang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, kapasitas pasok, dan ketepatan distribusi.
Dalam forum sebelumnya, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, juga telah menyampaikan model penguatan ekonomi daerah dimana KDMP/koperasi diposisikan sebagai agregator pasokan pangan masyarakat, sementara BUMDes diarahkan menjadi penguat permodalan dan distribusi ekonomi desa. Model tersebut dinilai strategis karena mampu menjaga agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di masyarakat lokal.
Selain penguatan rantai pasok lokal, kunjungan lapangan juga menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip “tanpa toleransi terhadap keracunan pangan” dalam implementasi MBG. Oleh karena itu, penguatan keamanan pangan, hygiene sanitasi, SOP distribusi, traceability, dan pembinaan supplier lokal menjadi bagian penting dalam dialog bersama kelompok tani dan pelaku usaha pangan.
Kabupaten Kubu Raya dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pemasok pangan lokal di Kalimantan Barat, khususnya untuk komoditas hortikultura, buah-buahan, telur, tahu, tempe, dan sayur mayur yang selama ini telah menyuplai kebutuhan dapur SPPG.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, SPPG, koperasi, BUMDes, KDMP, dan kelompok tani, diharapkan Program MBG tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan dan transformasi ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. ***
(R/Ndi)
Discussion about this post